Senin, 27 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Diduga Salah Hitung di 90 TPS, Lima Parpol Mengadu ke Bawaslu

22 April 2019, 17: 21: 54 WIB | editor : Wijayanto

DIKEBUT: Petugas PPK Tambaksari melakukan rekapitulasi suara di kantor PPK Surabaya.

DIKEBUT: Petugas PPK Tambaksari melakukan rekapitulasi suara di kantor PPK Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Sebanyak lima partai politik (parpol) di Kota Surabaya dan seorang calon anggota legislatif (caleg) DPR Republik Indonesia melaporkan dugaan penggelembungan suara pada ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu Surabaya. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Musyafak Rouf dan sejumlah pimpinan partai merasa sangat dirugikan. Sebab, suara untuk parpol-parpol tersebut berkurang cukup banyak.

Selain Musyafak dari PKB, parpol lain yang mengadu ke Bawaslu Surabaya adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juga caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Menurut Musyafak, berdasarkan bukti formulir C1, telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2019 berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai tertentu, pengurangan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah.

Juga jumlah suara keseluruhan melebihi Daftar Pemiih Tetap (DPT) dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan C1. "Kecurangan tersebut terjadi di hampir semua TPS di daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya," katanya.

Akibat penggelembungan itu, menurut dia, suara beberapa parpol dan caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim, serta DPR RI yang ada di dapil Kota Surabaya berkurang. Musyafak menyebut, daftar formulir C1 yang salah hitung untuk tingkat DPRD Surabaya ada di 90 TPS yang tersebar di Dapil 1, 2, dan 3. Adapun DPRD Jatim untuk Dapil Jatim 1 sekitar 117 TPS yang tersebar di Surabaya. 

"Saya contohkan TPS 017 Jambangan. Perolehan suara PKB untuk DPRD Surabaya mestinya dapat 18 suara, tapi ditulis 4 suara. Ini kan merugikan kami. Itu baru satu TPS, belum TPS lainnya. Rekapitulasi berapa persen, tapi sudah banyak seperti ini," ujarnya. 

Politikus PKB ini menilai perubahan angka itu bukan kelalaian semata, melainkan diduga telah dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh TPS di Kota Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya segera mengambil langkah tegas. Yakni memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membuka kembali formulir C1 Plano dari kotak suara di seluruh kecamatan.

Selain itu, Musyafak meminta Bawaslu Surabaya memerintahkan seluruh PPK untuk menghentikan rekapitulasi suara. PPK pun diminta melakukan hitung ulang seluruh surat suara dari TPS di seluruh Kota Surabaya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya mempersilakan lima parpol dan caleg melaporkan temuan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Surabaya.

Jika ada bukti, pihaknya akan segera melakukan penindakan sesuai aturan yang berlau. "Kalau buktinya ada, bisa dilaporkan. Setiap laporan akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti," tegasnya. (gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia