Kamis, 23 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Kalah Banding di PTUN Jatim, Pemkot Surabaya Siap Ambil Langkah Hukum

20 April 2019, 20: 53: 56 WIB | editor : Wijayanto

SIAPKAN LANGKAH HUKUM: Kepala DPBT Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menunjukkan berkas persidangan di ruang kerjanya, Sabtu (20/4).

SIAPKAN LANGKAH HUKUM: Kepala DPBT Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menunjukkan berkas persidangan di ruang kerjanya, Sabtu (20/4). (ISTIMEWA)

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengambil langkah hukum setelah kalah banding dengan PT Maspion di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. Upaya hukum ini untuk tetap mempertahankan aset pemkot di Jalan Pemuda No. 17 yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Alun-alun Suroboyo.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu memastikan akan terus menempuh langkah hukum untuk menyelamatkan aset di Jalan Pemuda No. 17 itu. Namun demikian, ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak pengacara dari Pemkot Surabaya dan pengacara negara atau kejaksaan.

“Selanjutnya, pasti pemkot ambil langkah hukum. Nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan pengacara pemkot dan pengacara negara yang dalam hal ini pihak kejaksaan,” tegasnya, Sabtu (20/4).

Yayuk, sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, menjelaskan asal muasal sengketa tanah itu. Menurut dia, pada tahun 1994, persil seluas 3.713 meter persegi di Jalan Pemuda itu menjadi aset Pemkot Surabaya. Kemudian pada 16 Januari 1996, Pemkot Surabaya dan PT Maspion melakukan perjanjian penyerahan penggunaan tanah dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan) selama 20 tahun. 

“Setelah ditandatangani perjanjian penyerahan penggunaan tanah itu, lalu pemkot menerbitkan sertifikat HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT Maspion seluas 2.115,5 meter persegi. Sertifikat HGB ini berlaku hingga tanggal 15 Januari 2016, sehingga satu tugas pemkot sudah selesai di sini,” kata dia.

Selanjutnya, pada 19 November 1997, Pemkot Surabaya memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa kantor kepada PT Maspion. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 118/569-95/402.05.09/1997. “Jadi, tugas pemkot saya kira sudah selesai dengan memberikan sertifikat HGB dan IMB, sehingga lahan itu bisa langsung digunakan oleh Maspion. Tapi ternyata sampai sekarang belum dimanfaatkan maksimal. Perlu diingat juga bahwa IMB-nya itu untuk kantor, bukan yang lain,” imbuhnya.

Dengan berjalannya waktu, ternyata persil itu belum dimanfaatkan maksimal oleh PT Maspion. Sebaliknya, PT Maspion malah mengajukan permohonan perpanjangan HGB di atas HPL pada 29 September 2015 dan disusul surat tanggal 7 Januari 2016 yang memohon percepatan HGB di atas HPL. 

“Karena selama ini kurang dimanfaatkan dengan maksimal dan waktu perjanjiannya sudah habis, maka pada tanggal 15 Januari 2016, Pemkot Surabaya memberitahukan kepada Maspion bahwa waktu perjanjiannya sudah berakhir,” ujarnya.

Menurut Yayuk, setelah berakhirnya perjanjian itu, Pemkot Surabaya sudah berkali-kali bersurat kepada PT Maspion yang menjelaskan bahwa persil itu akan digunakan sebagai Alun-alun Kota Surabaya dan akan dipakai sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan, Pemkot Surabaya pun sudah pernah mengeluarkan peringatan 1, 2 dan 3.

“Semua proses ini sudah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pada pasal 35 dan 36 dijelaskan bahwa HGB itu berakhir sebagaimana perjanjian, dan setelah berakhir maka tanahnya dikuasai kembali oleh pemegang HPL. Jadi, pemkot hanya ingin mengambil haknya kembali, masak itu salah?” kata dia.

Setelah berbagai proses ini, persoalan persil ini berlanjut di pengadilan negeri dan di PTUN. Bahkan di PTUN Surabaya, Pemkot Surabaya menang. Namun, di PTUN Jatim pemkot kalah. Oleh karena itu, Yayuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya sudah sesuai aturan dan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada PT Maspion.

“Nah, kalau masalah PT Maspion dengan perusahaan lain (PT Singa Barong Kencana), itu bukan urusan kami. Tolong dibedakan. Apalagi kami pastikan tidak pernah memberikan izin pengelolaan kepada pihak lain kecuali PT Maspion, tidak mungkinlah kami memberikan izin pengelolaan kepada dua pihak,” imbuhnya.

Yayuk menambahkan, aset Jalan Pemuda No. 17 itu rencananya akan dibangun Alun-alun Suroboyo yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bagi dia, dengan adanya alun-alun ini maka akan banyak ruang-ruang publik di Surabaya yang bisa dikunjungi oleh warga. 

“Kita semua berharap permasalahan ini segera selesai, sehingga pembangunan alun-alun itu bisa segera dilakukan dan bisa dinikmati,” tutupnya.

Di samping itu, kuasa hukum pihak Maspion, Soetanto Hadisuseno menyatakan bahwa sudah semestinya pihaknya memenangkan perkara ini. Dia beranggapan bahwa selama Maspion diberi hak untuk mengelola tanah tersebut sejak 1997 lalu, pemkot selalu memberi harapan palsu. 

Selain mengizinkan Maspion mengelola tanah tersebut, pemkot ternyata juga mengizinkan perusahaan lain, PT Singa Barong Kencana untuk mengelola juga. 

Ketiga pihak ini lalu bersengketa baik pidana maupun perdata dan baru berakhir pada 2010 lalu. Selama itu, Maspion tidak bisa mengelola tanah tersebut karena masih sengketa. 

Meskipun berhak memanfaatkan tanah tersebut selama 20 tahun. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu. Pada 2014, Maspion mengajukan perpanjangan. "Kami merasa di-PHP karena tidak ada kepastian dari Pemkot. Mereka bilang masih mempelajari, tiba-tiba 2018 ditolak," ujar Soetanto.

Putusan banding ini menurutnya sudah final. Pemkot, lanjut Soetanto, sejatinya sudah tidak punya hak untuk mengajukan kasasi. Meski demikian, bila nantinya pemkot mengajukan kasasi, pihaknya akan siap menghadapi.

"Pemkot semestinya tidak bisa kasasi karena ini perkara tingkat lokal. Hanya sampai banding saja. Kami berharap putusan ini dapat segera dieksekusi," katanya.

Maspion rencananya akan membangun hotel di atas tanah tersebut. Sebagian bangunan menurutnya sudah rampung. Dia berharap beroperasinya hotel nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Pengusaha juga demi kepentingan rakyat. Berapa nanti tenaga kerja yang terserap? Berapa nanti PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang masuk pemerintah?,” pungkasnya. (gin/jay)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia