Kamis, 27 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya
KPU Ingatkan Pemilih Dilarang Bawa HP

Form A5 Laris, Antusiasme Warga ke TPS Sangat Tinggi

16 April 2019, 14: 09: 39 WIB | editor : Wijayanto

BURU WAKTU: Pekerja menyortir dan menyegel kotak suara beserta surat suara Pemilu 2019 di kawasan Kalilom, Surabaya.

BURU WAKTU: Pekerja menyortir dan menyegel kotak suara beserta surat suara Pemilu 2019 di kawasan Kalilom, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 tinggal sehari lagi. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sangat tinggi. Ini terlihat dari pendaftaran perpanjangan A5 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Data dan Informasi Nurul Amalia mengatakan,  Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga sebanyak 30.912.994 orang. Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menjadi DPT dan diubah untuk tetap menjadi DPK sebanyak 10.298 pemilih.

"Sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk 125.762 orang. DPTb yang keluar 103.861 orang,” ungkapnya, Senin (15/4). “Alasan menonjol pemilih yang pindah pilih adalah bertugas di luar tempat asal saat pencoblosan. Rata-rata karyawan perusahaan dan pegawai di instansi tertentu,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengimbau para pemilih mematuhi larangan saat mencoblos di TPS. Seperti mengambil gambar menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. Larangan itu tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut dia, KPU telah menugaskan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS untuk mengingatkan dan melarang pemilih membawa HP dan/atau alat perekam lainnya ke bilik suara. “Masyarakat bisa menitipkan HP ke KPPS,” katanya.

Choirul juga mengimbau pemilih untuk tidak memublikasikan pilihannya ke media sosial. Meski tak ada larangan pasti, publikasi itu dinilai dapat mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU juga melarang atribut paslon dan partai dikenakan di sekitar TPS. Saat pencoblosan, setiap pemilih dilarang memengaruhi warga untuk memilih calon tertentu.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017. “Juga dilarang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput),” pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia