Senin, 26 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Masa Tenang, Waspadai Politik Uang dan Intimidasi

14 April 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

SIAP DIGUNAKAN: Uji coba aplikasi Situng Pemilu 2019 di kantor KPU Surabaya.

SIAP DIGUNAKAN: Uji coba aplikasi Situng Pemilu 2019 di kantor KPU Surabaya. (MUS PERMADANI/RADAR SURABAYA.)

Share this      

SURABAYA - Masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) berakhir kemarin (13/4). Mulai hari ini hingga Selasa (16/4) berlaku masa tenang. Sedangkan pencoblosan dilakukan pada Rabu (17/4) mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menilai ada sejumlah kerawanan menjelang hari pencoblosan dan masa tenang.

Selama tiga hari ini ada kerawanan politik uang, intimidasi, dan kampanye yang dilakukan melalui media sosial (medsos). “Alat peraga kampanye (APK) kami pastikan bersih selama masa tenang. Beberapa jam sebelum masuk masa tenang, kami bersama pihak kepolisian dan Satpol PP melakukan penertiban APK,” ujar Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono.

Totok mengimbau masyarakat agar tidak mem-posting apa pun yang berbau kampanye pada media sosial selama masa tenang. Ada sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang. “Tapi, yang susah adalah memastikan dan menindak pelanggaran kampanye melalui media sosial yang dilakukan warga biasa,” katanya.

Bawaslu juga tetap akan menelusuri keterkaitan warga yang berkampanye di media sosial. Totok mengaku masih akan melakukan klarifikasi terhadap warga tersebut apakah terkait dengan tim kampanye atau tidak. “Kalau tidak tahu mungkin masih ada toleransi. Tapi kalau sengaja, bahkan tergabung dalam tim kampanye, tentu kena sanksi,” jelasnya.

Selain itu, Totok melanjutkan, Bawaslu akan melakukan patroli keliling pada masa tenang hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya politik uang maupun golput. “Paling tidak kalau kita keliling masyarakat jadi segan kalau mau melakukan politik uang,” katanya.

Bukan hanya potensi pelanggaran, menurut Totok, potensi hambatan juga perlu ditangani agar tidak menyulitkan saat pemungutan suara. Pihaknya meminta KPU untuk memastikan seluruh logistik, mulai dari surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya untuk tidak terlambat, tidak rusak, serta cukup sesuai dengan kebutuhan. 

“Jangan sampai persoalan distribusi logistik pemilu justru akan menghambat proses pelaksanaan pemilu serta dapat memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara,” pungkasnya. (mus/rek)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia