Kamis, 23 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Dispendik Gresik Gagal Penuhi Target APM SD dan SMP

13 April 2019, 08: 24: 27 WIB | editor : Wijayanto

HEARING: Komisi IV DPRD Gresik memanggil Dispendik Gresik untuk membahas tidak terpenuhinya target APM.

HEARING: Komisi IV DPRD Gresik memanggil Dispendik Gresik untuk membahas tidak terpenuhinya target APM. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

GRESIK – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik dinilai gagal memenuhi memenuhi target kinerja 2018 lalu. Komisi IV DPRD Gresik menilai program yang targetnya tidak mampu dipenuhi Dispendik yakni Angka Partisipasi Murni (APM) SD maupun SMP.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan  realisasi APM SD pada tahun 2018 ternyata lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Ditahun 2017 angka APM mencapai 98,7 persen. Kemudian, pada tahun 2018 pihaknya menargetkan APM bisa diangkat 99,02 persen. 

“Tetapi ternyata realisasinya hanya 94,58 persen. Angka ini selain tidak memenuhi target malah turun dibanding tahun 2017,” ujarnya.

Kalau dihitung secara rinci ada ribuan warga Gresik yang tidak jelas apakah mereka sekolah atau tidak. Sebab, dari total penduduk usia 7-12 tahun di kabupaten jumlahnya sebanyak 120.369 jiwa. Tetapi, jumlah siswa SD hanya 113.845 siswa. “Artinya, ada sekitar 6.524 jiwa yang ternyata tidak sekolah,” ujarnya.

Hal sama juga terjadi pada APM SMP. Pada tahun tahun 2017 realisasi APM berada dikisaran 82,43 persen. Kemudian, di tahun 2018 Dispendik diberikan target 86,83 persen. Tapi ternyata hanya terealisasi 66, 94 persen.

“Kalau seperti ini, maka dari total penduduk Gresik usia13-15 tahun sebanyak 63.112 jiwa, hanya 42.427 siswa saja yang sekolah SMP. Ada 20.685 orang yang tidak diketahui apakah mereka sekolah atau tidak,” ungkap dia.

Ditambahkan, dengan kondisi ini pihaknya meminta penjelasan kepada Dispendik. Apakah orang-orang ini sekolah di luar Gresik atau seperti apa. “Ya kalau sekolah di luar Gresik kan berarti tetap sekolah. Tapi kalau tidak sekolah itu yang harus dicarikan solusinya,” imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin mengatakan tidak terealisasinya APM baik SD maupun SMP karena masih banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya lebih cepat dari batas usia yang ditentukan. Sehingga mereka tidak terekam dalam APM.

“Misalnya, untuk SD seharusnya siswanya berusia 7-12 tahun. Tapi sekarang masih banyak yang usianya baru 6 tahun sudah masuk SD. Akhirnya mereka tidak terekam dalam data APM,” terang dia.

Hal sama juga berlaku pada APM SMP. Seharusnya, anak baru bisa masuk SMP kalau usinya 13 tahun. Tetapi, banyak yang usianya baru 12 tahun mereka sudah sekolah SMP. “Akhirnya tidak bisa terekam,” imbuhnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia