Selasa, 21 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Pengendara yang Merokok dan Menggunakan HP akan Ditilang

05 April 2019, 21: 30: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

MASIH SOSIALISASI: Dishub Kota Surabaya dan Timsus Satlantas Polrestabes Surabaya sedang mengimbau pengendara roda dua yang menggunakan HP dan merokok

MASIH SOSIALISASI: Dishub Kota Surabaya dan Timsus Satlantas Polrestabes Surabaya sedang mengimbau pengendara roda dua yang menggunakan HP dan merokok saat berkendara di jalan raya. (ISTIMEWA)

DUKUH MENANGGAL - Para pengendara yang punya kebiasaan merokok dan menggunakan HP saat mengendarai kendaraan sebaiknya segera menghentikan kebiasaan itu. Sebab, mulai kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mulai memantau dan menyosialisasikan larangan tersebut.

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Surabaya Soesandi Ismawan mengatakan, terkait peraturan larangan merokok saat berkendara, pihaknya telah menyosialisasikan mulai dari Kamis (4/4). 

"Mulai kemarin kami memantau dan menyosialisasikannya. Kemarin kami pantau di Jalan Rajawali, kemudian di daerah Jalan Pemuda. Kami juga ingatkan kepada pengendara yang masih merokok atau menggunakan HP  (handphone, Red) saat berkendara,” kata Soesandi Ismawan saat ditemui Radar Surabaya di kantornya, Jumat (5/4).

Soesandi menambahkan, bahwa dalam minggu ini hanya sebatas imbauan saja, tetapi untuk minggu depan baru menggunakan alat peraga untuk menyosialisasikan larangan tersebut. Selama sosialisasi dua bulan pihak Dishub kota Surabaya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian (Satlantas Polrestabes Surabaya) terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan oleh pelanggar. Menurut Soesandi, untuk sanksi dirinya belum memastikan apakah nanti ditilang atau langsung didenda di tempat. Namun ia menjelaskan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengemudi terancam kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp 750 ribu. 

"Di Peraturan Menteri Perhubungan tidak disebutkan dendanya. Tapi di UU untuk pengemudi yang melakukan aktivitas lain selain mengemudi diancam kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 750 ribu," jelasnya. 

Sementara itu dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rapat paripurna tersebut terdapat tujuh fraksi yang menyetujui pengesahan Perda KTR, saat paripurna terdapat satu fraksi yang tidak setuju. 

Anggota Pansus Perda KTR dari Fraksi PKS Reni Astuti mengatakan, keputusan dari masing-masing fraksi terkait Raperda KTR sebetulnya sudah diketahui pada saat pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya yang digelar pada Selasa (2/4) lalu. 

Reni menilai perda KTR tersebut sudah berlaku sejak ditetapkan. Hanya saja, saat ini tinggal menunggu penomeran perda di Bagian Hukum Pemkot Surabaya yang diperkirakan bisa dilakukan dalam pekan ini. “Saya mendorong pemkot menyiapkan peraturan wali kota terkait Perda KTR,” katanya. (rmt/gin/nur)

(sb/gin/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia