Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Kuota 10 Persen untuk Murid Luar Zonasi

Gubernur Khofifah Ubah Aturan Zonasi SMA/SMK

04 April 2019, 23: 55: 59 WIB | editor : Wijayanto

DIUBAH: Penerimaan siswa SMA/SMK tak lagi dimonopoli siswa dari sekitar sekolah.

DIUBAH: Penerimaan siswa SMA/SMK tak lagi dimonopoli siswa dari sekitar sekolah. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Keluhan orang tua siswa soal zonasi SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 akhirnya dijawab dengan tuntas oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur akan memberikan kelonggaran dengan mengubah aturan sistem zonasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan memberikan ruang berupa kuota khusus bagi siswa siswi calon peserta didik yang ingin mendaftar ke sekolah tertentu, meski tidak berada dalam kawasan tempat tinggal atau zonasi sekolah yang diincar.

Hal ini disampaikan langsung Khofifah usai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Heru Tjahjono, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman, dan sejumlah OPD terkait di Gedung Negara Grahadi, Kamis (4/4).

"Banyak orang tua yang mengeluhkan dan menganggap sistem zonasi memupus harapan anak dan cucu mereka yang ingin masuk SMA atau SMK favorit yang jadi impian, karena tempat tinggal mereka tidak jadi satu zona," kata Khofifah.

"Mereka dengan kasus semacam ini tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan meskipun nilai Ujian Nasional mereka tinggi," lanjutnya. Ini menjadi bahasan utama dalam ratas yang digelar lebih dari dua jam tersebut. Khofifah ingin siswa yang mengalami masalah seperti ini bisa mendapatkan solusi.

Untuk itu, Khofifah  mengatakan bahwa kelonggaran dan penyesuaian harus diberikan. Salah satu hasil dari ratas itu adalah memberikan kuota sebanyak 10 persen bagi calon peserta didik di luar zonasi sekolah untuk bisa diterima dalam PPDB SMA/SMK di Jawa Timur.

"Jadi kita putuskan, sebanyak 90 persen siswa yang diterima di lembaga SMA/SMK negeri itu adalah yang ada dalam zonasi sekolah. Nah yang 10 persen bisa diikuti oleh siswa yang berada di luar zona," tegasnya.

Mereka yang diberikan kuota 10 persen itu diberlakukan syarat. Yaitu meski berasal dari luar zonasi sekolah, dan siswa tersebut harus memiliki prestasi. Misalnya nilai UN nya tinggi, atau memiliki prestasi olahraga atau kesenian, atau juga karena alasan orang tua pindah bekerja ke wilayah tersebut.

"Ini sedang kita finalisasi. Insya Allah akan segera kita keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub)-nya. Supaya bisa jadi referensi pada para calon peserta didik baru di SMA/SMK negeri di Jawa Timur, dan juga para orang tuanya," pungkas Khofifah.

Dengan aturan ini, maka peserta didik yang berasal dari luar zonasi sekolah yang diinginkan tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan tersebut. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia