Selasa, 20 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Mahasiswa UINSA Protes Gelar Doktor HC Pakde Karwo

27 Maret 2019, 17: 12: 09 WIB | editor : Wijayanto

PROTES: Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi membeber poster menolak gelar doktor HC untuk Pakde Karwo.

PROTES: Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi membeber poster menolak gelar doktor HC untuk Pakde Karwo. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

Surabaya - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa atas keputusan kampus memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) untuk mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi menyebut gelar tersebut harus ditinjau ulang.

Soekarwo bakal diberi gelar Honoris Causa oleh UIN Sunan Ampel di bidang Pendidikan Agama Islam pada Rabu (27/3). Pakde Karwo dinilai selama dua periode pemimpin Jawa Timur mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN).

Massa membentangkan spanduk dan poster bernada protes. Mereka menolak keras keputusan Rektorat UINSA yang memberikan gelar kehormatan dalam bidang Pendidikan Agama Islam kepada Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

"Kami mempertanyakan kontribusi Pakde Karwo dibidang pendidikan islam, kami menolak pemberian gelar itu," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi, Ery Mahmudi.

Namun kontribusi itu, kata Ery, tak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan agama Islam khususnya di Jawa Timur. Idealnya, kata dia, seseorang yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa harus memiliki kualifikasi khusus sebagaimana pada Peraturan Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 65 Tahun 2016, pasal 3 (tiga).

Di peraturan menteri itu, kata Ery, dijelaskan bahwa sesorang bisa mendapat penghargaan karena jasa-jasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Ery mempertanyakan pemberian gelar pada Soekarwo ini jika pertimbangannya adalah program bantuan BOSDA MADIN, menurutnya, program itu sama dengan sama dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah yang lain.

"Bayangkan jika setiap program bantuan dari pemerintah dijadikan alasan untuk pemberian gelar Honoris Causa, akan berapa banyak kampus harus memberikan gelar Honoris Causa kepada pejabat," kata dia.

Merespons tuntutan mahasiswa, Wakil Rektor III UIN Sunan Ampel, Ma'shum Nur Alim menanggapi datar. "Apa hak mahasiswa menolak itu. Kenapa harus ada penolakan itu? justru saya mempertanyakan apa alasan mahasiswa untuk menolak itu," kata Ma'shum saat ditemui di Twin Tower UIN Sunan Ampel, Selasa (26/3).

Menurutnya, jika ditinjau dari aspek akademis, Soekarwo layak untuk mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Soekarwo kata dia punya jasa yang luar biasa untuk pengembangan guru-guru pendidikan agama Islam.

"Dan itu outcome-nya luar biasa, guru-guru madin yang selama ini tidak terurus kemudian dia punya tingkat gelar S1 itu kan luar biasa. Di provinsi lain dan gubernur lain tidak ada, itu layak diapresiasi" kata dia.

Ma'shum juga membantah jika pemberian gelar Doktor Honoris Causa terhadap Ketua DPD Demokat Jatim ini memiliki muatan politis. Menurutnya jika memang ada kepentingan di belakangnya, gelar itu sudah diberikan jauh sebelum Soekarwo lengser sebagai gubernur.

Ma'shum memastikan aksi mahasiswa tersebut bukanlah halangan bagi pihaknya untuk tetap menggelar penganugerahaan Doktor Honoris Causa bagi Soekarwo  hari ini. "Kita tetap jalan seperti rencana kita semula," tegasnya.(mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia