Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Bawaslu Pelototi Kampanye Kepala Daerah, Harus Ajukan Cuti

27 Maret 2019, 15: 57: 35 WIB | editor : Wijayanto

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur meminta kepala daerah yang ingin mengikuti atau melakukan kampanye harus mengajukan cuti. Aturan tersebut harus dilakukan agar tidak ada pelanggaran kampanye.

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, kepala daerah mempunyai hak berkampanye. Namun, harus mematuhi aturan yang ada. “Kalau ingin kampanye pada hari kerja ya harus cuti. Kecuali hari libur," ujarnya.

Dia melanjutkan, ketentuan itu telah tertuang dalam pasal 303 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat diberikan cuti. "Cuti itu pun hanya sekali dalam seminggu," jelasnya.

Meski memiliki hak berkampanye, kepala daerah dilarang untuk memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat untuk memilih pilihan tertentu. "Salah satu yang rentan melakukan pelanggaran pada saat kampanye ini adalah peran kepala desa maupun ASN. “Tidak netral maka ASN yang bersangkutan akan terancam sanksi pidana," ujarnya.

Soal sanksi, mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Tak hanya itu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas. “Jangan sampai pesta demokrasi dirusak karena adanya pelanggaran,” pungkasnya. (mus/vga)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia