Sabtu, 07 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

Pemerintah Tetapkan Tarif Ojol Rp 1.850– Rp 2.600 per Km

26 Maret 2019, 16: 10: 22 WIB | editor : Wijayanto

ADA ATURANNYA: Driver ojek online membawa penumpang melintasi jalan protokol Surabaya

ADA ATURANNYA: Driver ojek online membawa penumpang melintasi jalan protokol Surabaya (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

JAKARTA - Pemerintah membagi sistem pentarifan ojek online menjadi tiga zona. Zona I terdiri dari Sumatera, Jawa dan Bali. Zona II Jabodetabek dan zona III Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua.

Dalam sistem pentarifan ini, selain penerapan zona, pemerintah juga menerapkan sistem tarif batas atas dan batas bawah. Zona I tarif batas bawah Rp 1.850 dengan tarif batas atas Rp 2.300, zona II tarif batas bawah Rp 2.000 dengan tarif atas Rp 2.500 sedangkan zona III dengan tarif bawah Rp 2.100 dengan tarif batas atas Rp 2.600.

Selain tarif yang dibayar sesuai dengan jarak tempuh perjalanan, pemerintah juga telah menetapkan tarif minimal, yaitu antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000 untuk jarak antara 0,1 kilometer hingga 4,0 kilometer. Semacam buka pintu naik taksi.

Sistem pentarifan dengan model zona ini juga sudah menghitung besaran upah minimal regional masing-masing derah. "Jadi gubernur atau kepala daerah tidak perlu lagi membuat tarif regional di daerahnya masing-masing," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Sistem pentarifan ojek online ini ditandatangani Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Tarif ini mulai berlaku pada 1 Mei 2019, untuk selanjutnya akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

"Dengan adanya rentang waktu sejak disahkannya sistem pentarifan ini hingga penerapan pada 1 Mei 2019, untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berhitung ulang, mau naik gojek, angkutan umum atau transportasi lainnya," ujar Budi.

Budi Setiyadi menjelaskan, penetapan tarif ojek online ini sudah mempertimbangkan kepentingan pengemudi, masyarakat sebagai pengguna jasa dan perusahaan aplikasi. Penerapannya juga juga sudah mempertimbangkan dua aspek, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung nilainya 80 persen yang diterima pengemudi dan 20 persen diterima oleh perusahaan aplikator.

"Dengan adanya rentang waktu sejak disahkannya sistem pentarifan ini hingga penerapan pada 1 Mei 2019, untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berhitung ulang, mau naik gojek, angkutan umum atau transportasi lainnya," ujar Budi. (pur/nur)

(sb/pur/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia