Minggu, 22 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Bangun Tanggul Kali Lamong Butuh Lahan 109 Hektare

26 Maret 2019, 14: 48: 26 WIB | editor : Wijayanto

SERIUS:  DPRD Kabupaten Gresik memanggil BBWS Bengawan Solo untuk menyelesaikan permasalahan banjir Kali Lamong.

SERIUS: DPRD Kabupaten Gresik memanggil BBWS Bengawan Solo untuk menyelesaikan permasalahan banjir Kali Lamong. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik benar-benar serius menangangi banjir yang setiap tahun melanda wilayah di sekitar aliran sungai Kali Lamong. Pimpinan DPRD dan Komisi III Gresik menggelar rapat bersama dengan mengundang Balai Besar Bengawan Solo (BBWS). 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim ini dihadiri seluruh pimpinan dan Komisi III DPRD Kabupaten Gresik. Kemudian, juga hadir Kepala BBWS Charisal Akdian Manu bersama puluhan stafnya serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik.

Kepala BBWS Charisal Akdian Manu mengatakan pihaknya sejak awal sudah siap untuk melakukan pembangunan tanggul Kali Lamong. Namun, hingga kini belum ada laporan perkembangan pembebasan lahan seperti yang dibutuhkan BBWS.

“Kebutuhan lahan untuk membangun tanggul sepanjang aliran Kali Lamong di Kabupaten Gresik sekitar 109 hektar,” ujarnya.

Dikatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah menyiapkan anggaran normalisasi Sungai Kali Lamong sebesar Rp 960 miliar. Sehingga, jika persoalan lahan sudah clear pembangunan akan langsung dilakukan.

“Anggarannya sebenarnya sudah siap. Tapi karena lahannya belum siap maka anggaran digunakan untuk kebutuhan infrastruktur sungai yang lain,” ungkap dia.

Ditambahkan, seperti halnya Surabaya pembangunan tanggul tidak harus menunggu pembebasan lahan tuntas seluruhnya. Ada berapapun luasan lahan yang siap silahkan diajukan, pihaknya akan langsung melakukan pembangunan.

“Dulu tahun 2015 kami juga sudah menanggul Kali Lamong di Gresik sepanjang 2,5 kilometer. Jadi tidak perlu menunggu tuntas seluruhnya. Adanya berapa lahan yang clear langsung kami bangun,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Achmad Nurhamim mengatakan akan segera melakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BBWS. Namun, ia meminta BBWS memaparkan data detail kebutuhan lahan 110 hektare yang diperlukan untuk normalisasi.

“Kami minta BBWS menunjukkan data luasan lahan milik sungai itu berapa. Nanti akan kami kroscek ke BPN. Soalnya sudah banyak lahan milik sungai yang sekarang sudah bersertifikat. Ini yang harus kami identifikasi dulu,” ujarnya.

Ditambahkan, kalau data tersebut sudah ada pihaknya akan melakukan rapat lanjutan bersama BPN, DPRD Jatim serta DPR RI. Harapannya, penanganan Kali Lamong tidak hanya dikawal APBD Gresik saja. Tetapi bisa dibantu dengan APBD Jatim dan APBN. “Nanti kami jadwalkan rapatnya,” imbuh dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan rapat ini merupakan wujud komitmen DPRD Gresik untuk menyelesaikan persoalan banjir Kali Lamong. Pihaknya berharap sebelum masa jabatan anggota dewan sekarang habis, persoalan ini sudah ada titik terang. “Berapapun anggaran yang dibutuhkan akan kami sediakan pada tahun 2020 mendatang,” imbuhnya. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia