Jumat, 26 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Warga Luruk Dewan Tolak Rencana Kontraktor Tol KLBM Ubah Jalan Desa

26 Maret 2019, 14: 44: 37 WIB | editor : Wijayanto

UNJUK RASA: Warga Dusun Sawen saat melakukan demo di depan kantor DPRD Gresik menolak rencana perubahan Jalan Desa.

UNJUK RASA: Warga Dusun Sawen saat melakukan demo di depan kantor DPRD Gresik menolak rencana perubahan Jalan Desa. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

GRESIK - Puluhan warga Dusun Sawen, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean meluruk kantor DPRD Kabupaten Gresik,. Kedatangan warga untuk menyampaikan penolakan terkait rencana kontraktor pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) PT Waskita Bhumi Wira untuk melakukan perubahan jalan akses desa. 

Dengan membawa poster dan spanduk penolakan, warga melakukan orasi di depan Kantor DPRD Gresik Jalan Wachid Hasyim. “Kami menolak perubahan jalan. Ini merugikan masyarakat Dusun Sawen,” teriak Supri Koordinator aksi tersebut.

Menurut dia, kontraktor Tol KLBM berencana merubah jalan desa dari awalnya lurus menjadi berbelok. Warga jelas menolak karena kalau nanti jalan berbelok jarak tempuh menjadi lebih jauh lagi. “Karena jalan poros desa tersebut warisan nenek moyang, kami menolak rencana perubahan tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua FPSR Gresik Aris Gunawan. Menurut dia, penolakan warga sangat wajar. Sebab, jalan penghubung Dusun Sawen, Desa Tanjung dengan Dusun Buton, Desa Turirejo sangat sepi. “Selama ini saja sudah rawan begal disana. Kalau nanti lebih jauh bagaimana keamanan warga,” ungkapnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut warga menghendaki agar PT Waskita Bhumi Wira selaku pelaksana proyek jalan tol, membangun seperti kondisi jalan yang sebelumnya. “Tanpa ada pembelokkan jalan,” terangnya.

Setelah melakukan orasi cukup lama, akhirnya perwakilan warga diterima Komisi I DPRD Kabupaten Gresik yang saat itu sedang ada rapat dengan PT Waskita Bhumi Wira. Terkait demo warga Direktur Teknik dan Operasional PT Waskita Bumi Wira Dwi Pratikno mengatakan sesuai hasil konsultasi dengan Kemen PU, pihaknya diminta untuk menghindari pembuatan underpass di bawah tol jalan tembus di Dusun Sawen.

“Sebab, jaraknya sangat jauh mencapai 105 meter.  Selain itu, kalau underpass semakin panjang, biaya pemeliharaan semakin mahal. Kami selaku investor siap saja. Baik underpass panjang maupun pendek,” ucap dia.

Dwi Pratikno yang didampingi Prof Priyo Suparto dari ITS juga memberikan alasan underpass pendek dan sedikit berbelok. Yakni, udara dalam lorong kalau terlalu panjang maka menyulitkan untuk bernafas.

Dari sisi keamanan, lebih aman dibandingkan underpass yang panjang. Ditambah lagi, biaya pemeliharaan untuk penerangan semakin besar. “Kita hanya membangun underpass saja. Tidak termasuk pemeliharaannya,” tandas dia.

Terkait dengan biaya pemeliharaannya, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU TR Gresik, Dhiannita Triastuti ST yang hadir dalam hearing menjelaskan, kalau status jalan poros desa (JPD), maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemerintah desa. “Kami tak tahu. Apakah dari dana desa atau lainnya. Karena statusnya jalan poros desa bukan jalan kabupaten,”ungkap dia.

Dengan fakta yang terungkap dalam hearing tersebut, akhirnya Komisi I DPRD Gresik memberikan rekomendasi yakni sepakat ada 2 opsi yakni underpass pendek atau panjang. Dan rekomendasi yang kedua yakni status JPD Dusun Sawen Desa Tajung dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. “Sehingga, biaya pemeliharaan menjadi kewenangan kabupaten melalui APBD Gresik,”pungkas Wakil Ketua Komisi I, Mujid Riduan yang memimpin hearing. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia