Senin, 21 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Perda Pengelolaan Sampah Disahkan

Kurangi Beban TPA, Penanganan Sampah Harus Mulai dari Kampung

26 Maret 2019, 04: 10: 59 WIB | editor : Wijayanto

ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD Surabaya.

DIOLAH LAGI: Petugas melakukan pemilahan sampah di Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Setelah melalui pendapat akhir di tingkat fraksi, akhirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan disahkan menjadi perda oleh DPRD Surabaya dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (25/3).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha dan dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana itu, juru bicara Fraksi PKB Camelia Habibah mengatakan jika fraksinya memandang perlu penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan peran masyarakat  secara proporsional, efektif dan efisien.

“Perlu ada perubahan dan penyesuaian yang berkaitan dengan perundang-undangan. Dapat menambah kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,” jelasnya saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP Erwin Cahyadi berharap pemerintah kota Surabaya mengintegrasikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai perundang-undangan yang berlaku. “Penyelenggaraan pengangkutan sampat wajib memenuhi ketentuan yakni memiliki jadwal dan rute. Selain itu mencegah tercecernya sampah dan air lindi. Intinya Fraksi PDIP sepakat dengan raperda perubahan pengelolaan sampah,” katanya.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Zakaria menjelaskan, dari sisi hulu fraksinya berharap ada terobosan hukum yang bisa memudahkan proses pengangkutan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang selama ini dibiayai masyarakat dengan standar yang berbeda-beda.

Dari hilir menurutnya  perlu ada review mengenai perjanjian antara pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dengan pengelola TPA sehingga tidak membebani keuangan daerah yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Pengelolaan sampah juga jangan sampai menjadi masalah pada kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan pengolahan sampah diutamakan di hulu yakni bak sampah hingga pemilahan sehingga beban di TPA tidak berat. “Jadi mulai kita galakkan pengolahan sampah dan lindi di kampung-kampung,” jelasnya.

Saat ditanya semua masyarakat tidak semua paham dengan pengolahan sampah,  Whisnu mengaku butuh proses panjang. “Kita bisa lihat 10 tahun kedepan hasilnya. Saat ini pengurangannya sudah 40 persen. Perhitungannya 3 juta penduduk Surabaya harusnya sampah lebih dari 6000 ton per hari, namun saat ini pembuangan di TPA hanya 1200-1500 ton per hari sehingga ada reduksi yang luar biasa dari hulu sebelum masuk ke TPA. Pengolahan di hulu semakin penting sehingga bisa tetap di angka itu. Anggaran kita harapkan semakin turun,” katanya. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia