Senin, 26 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Bawaslu dan KPU Imbau Warga Jangan Golput

25 Maret 2019, 19: 33: 59 WIB | editor : Wijayanto

Moh Amin

Moh Amin (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tidak golput pada Pemilu 17 April mendatang. Selain itu lembaga ini juga meminta masyarakat untuk mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat mengurangi nilai demokratis sebuah pemilu.

Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin mengatakan kalau pihaknya  terus melakukan sosialisasi khususnya kepada pelajar yang merupakan pemilih pemula dan mahasiswa yang kebanyakan warga perantauan. Ia mengaku kurang sepakat jika mahasiswa dinilai kurang partisipatif. “Kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi perpanjangan waktu untuk masyarakat untuk mengurus pindah pilih. Jadi warga yang punya hak pilih tidak perlu repot mengurus hak pilih,” ujarnya.

Selain itu Amin berharap mahasiswa menjadi pioner untuk berpartisipasi mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai demokratis sebuah pemilu. Misalnya, politik uang (money politic), berita bohong (hoax), kampanye hitam, memilih dengan pilihan identitas dan lain sebagainya.

“Informasi-informasi penting dari mahasiswa itu sangat kita butuhkan dalam rangka menjaga pemilu yang kita harapkan di 2019 adalah pemilu yang berintegritas menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.

Amin juga mengimbau agar Kepala Desa (Kades) menjaga netralitas. Ia mengatakan Kades bukan pejabat publik sehingga netralitasnya harus murni tidak boleh memihak atau mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. Hal ini berbeda dengan Kepala Daerah yang masih boleh memberikan dukungan paslon.

“Untuk Kepala Daerah syaratnya harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara,” tegasnya.

Pihaknya akan memantau kades di Jatim agar tidak menjadi tim pemenangan atau memobilisasi masyarakat untuk paslon tertentu. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kades harus mengetahui posisi di dalam pemilu dan harus netral.

Ia mengatakan jika masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Kades, maka masyarakat dapat melaporkan pada Bawaslu. Meski demikian Amin mengaku masih banyak Kades yang belum mengetahui informasi tentang larangan keterlibatan kampanye. “Maka dari itu ketika ada Kades yang terlibat, maka kami akan cek dulu apakah kades tersebut benar-benar tidak tahu regulasinya atau memang sengaja kampanye,” jelasnya.

Sementara itu Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyebutkan untuk meminimalisir pihaknya terus melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat terutama kepada pelajar yang tentunya sudah memiliki KTP. Menurutnya pelajar sebagai pemilih pemula dapat menjadi  salah satu elemen yang berpotensi sebagai penyumbang suara untuk menentukan proses demokrasi. “Selain itu kami juga berharap partisipasi masyarakat lainnya untuk menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput,” katanya.

Menurutnya KPU tidak melarang beberapa pemilih jika akan memutuskan golput. Namun Anam menegaskan yang tidak boleh adalah larangan mengajak ajak orang golput.

Anam menambahkan KPU Jatim memastikan tak akan menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta sebagai tindak lanjut dari anjuran KPU RI. Pada rekapitulasi pemilih tambahan tahap pertama di pertengahan Februari silam, KPU akhirnya memutuskan menambah jumlah TPS sebanyak 217 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota se-Jatim.

TPS sebanyak itu untuk mengakomodir jumlah Daftar Pemilih tambahan (DPTb) di Jatim yang mencapai 61 ribu calon pemilih. Yang mana, beberapa di antaranya akan ditempatkan di beberapa kantong pemilih potensial. Misalnya, pesantren, perguruan tinggi, hingga lembaga permasyarakatan. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia