Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemprov Bertekad Perbaiki Layanan Publik dengan Integrasi Big Data

23 Maret 2019, 14: 48: 15 WIB | editor : Wijayanto

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak

Share this      

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya integrasi big data yang ada di Jatim untuk perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat. Menurutnya, lewat perkembangan teknologi informasi terkini sangat memungkinkan konektivitas, integrasi dan pemrosesan data yang lebih baik.

“Berdasar pada keinginan untuk mencapai perbaikan dan pelayanan publik dari kebijakan yang berbasis data, maka integrasi big data merupakan salah satu prioritas program Pemprov Jatim,” ungkap Emil saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Big Data untuk Pengembangan Pelayanan Informasi Super Koridor (Permaisuri) di Gedung Rektorat ITS Surabaya.

Menurutnya, Pemprov Jatim masih akan merumuskan dan mencari metode terbaik untuk mengorganisir berbagai data yang terpencar di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Dicontohkan, pada data di balai latihan kerja selama ini hanya ditumpuk berupa file, dan saat dicari data tersebut belum bisa dianalisa. “Tahapan yang terpenting dalam integrasi big data ini yaitu organisasi data dan manajemen data,” ujarnya.

Emil menambahkan, pihaknya menginginkan big data tersebut bisa tersinergikan hingga membentuk sebuah database yang tersinkronkan. Selain itu, teknologi deteksi sensor lewat e-KTP juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. “Bisa kita bayangkan jika ada proses akuisisi e-KTP, sehingga setiap orang cukup menempelkan e-KTP nya saat checkin ataupun checkout. Dengan demikian data akan te-record secara real time pada server yang telah disediakan,” terangnya.

Selain akuisisi data, Wagub Emil berharap data yang diintegrasikan juga bisa berbasis spasial. Menurutnya, lewat spasial maka data tersebut lebih relevan untuk dilakukan geotagging dan berbasis domisili based. “Begitu kita punya data spasial maka akan mudah melakukan data analisis,” ujarnya.

Emil berharap proses akuisisi big data bisa mengakuisisi semua data yang ada di 60 OPD. Akan tetapi, pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan prioritasnya pada OPD yang memberi dampak luas pada masyarakat. Dicontohkan, data-data pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bisa memberi informasi indikasi pencemaran di seluruh Jatim.(mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia