Jumat, 26 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Tunjangan BPD Rp 900 Ribu Sebulan, Juga Insentif RT dan RW

23 Maret 2019, 13: 33: 25 WIB | editor : Wijayanto

Raoat BPD di Kecamatan Jabon

Raoat BPD di Kecamatan Jabon (DOK/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO - Komisi A DPRD Sidoarjo ingin mengawal upaya perbaikan kesejahteraan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), RT, dan RW melalui tunjangan. Tunjangan tersebut diharapkan memberikan semangat kepada perangkat desa untuk memajukan kawasannya.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Kusman mengungkapkan, pihaknya sudah berhasil memperjuangkan penambahan tunjangan BPD sesuai dengan surat keputusan (SK) pertama senilai Rp 900 ribu. Selanjutnya, dalam pengelolaannya, tergantung desa masing-masing karena tiap desa tidak sama kebutuhannya. “Dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan kepala desa masing masing,” ujarnya.

Menurut dia, tunjangan itu bisa menyemangati anggota BPD untuk bekerja membangun desanya masing-masing. Apalagi saat ini desa juga digerojok anggaran dari pusat yang diharapkan meningkatkan infrastruktur desa. “BPD memiliki peran untuk membantu kades,” ucapnya.

Sedangkan tunjangan untuk RT dan RW juga akan dikawal agar bisa diterima dengan baik. Namun, mekanisme penerimaan saat ini sedang dibahas. Melalui transfer ke APBDes atau ke rekening masing-masing.

Kusman menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo terkait tindak lanjut dari tunjangan BPD, RT, dan RW. “Akan segera kita rapatkan karena kebutuhan tunjangan itu sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua Komisi A Taufiqulbar mengatakan, Komisi A sudah memperjuangkan tunjangan BPD dan perangkat desa lainnya. Misalnya, tunjangan BPD dikembalikan sesuai besaran awal. “Sempat protes, tapi sudah kita kawal dengan baik,” katanya.

Sama halnya dengan tunjangan RT dan RW di Sidoarjo. Jumlah RT dan RW juga harus dipastikan agar tunjangan tersebut bisa diterima dengan baik. Kinerja RT dan RW untuk bersinergi dengan desa sangat dibutuhkan. “Harus kompak perangkat desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa,” tegasnya.

Dia menambahkan, kenaikan tunjangan bagi RT dan RW juga akan dikawal wakil rakyat. Komisi A yang salah satunya mengurusi tentang pemerintahan siap menampung aspirasi masyarakat, terutama perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. “Kami ingin sinergi pemerintah desa dan kabupaten untuk mengawal pembangunan,” pungkasnya. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia