Selasa, 22 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

KPU Cabut SK Pencoretan Rifai, Tak Ada Ruang untuk Banding

21 Maret 2019, 18: 41: 31 WIB | editor : Wijayanto

Ketua DPC Partai Gerindra M Rifai

Ketua DPC Partai Gerindra M Rifai (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo langsung menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait pencalegan Mohammad Rifai. Rencananya, hari ini (21/3), KPU Sidoarjo membuat surat untuk mencabut surat keputusan (SK) pencoretan Rifai dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Sidoarjo 2019.

Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU Jawa Timur terkait putusan PTUN Surabaya tersebut. Konsultasi dilakukan terkait rencana pencabutan SK pencoretan Rifai sesuai amar putusan majelis hakim PTUN Surabaya. “Keputusannya sudah final dan mengikat,” katanya.

Menurut Zainal, hasil analisis yang disampaikan majelis hakim PTUN dalam persidangan sangat berbeda dengan KPU Sidoarjo. Juga berbeda dengan putusan Bawaslu Sidoarjo. Hal itulah, yang membuat gugatan dari Rifai dikabulkan oleh PTUN Surabaya. “Kecewa ada, tapi tidak ada ruang untuk banding. Kita akan laksanakan putusan itu,” ujarnya.

Zainal menambahkan, saat SK pencoretan dicabut nantinya Rifai akan langsung bisa ikut dalam pencalegan. Nama Rifai juga belum dicoret dari surat suara daerah pemilihan Taman-Sukodono. “Kita nanti hanya keluarkan SK baru yang menyatakan Rifai bisa ikut nyaleg,” ucapnya.

Sebelumnya, melalui rapat pleno dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo dan Liaison Officer (LO) dari DPC Gerindra Sidoarjo pada 23 Januari 2019, Rifai resmi dicoret. Alasannya, KPU Sidoarjo telah menerima petikan putusan kasasi atas perkara yang menjerat Rifai dari Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu harus menjalani hukuman penjara selama enam bulan.

Nah, dalam sidang di PTUN Surabaya pada Selasa (19/3) siang, Majelis Hakim PTUN Surabaya yang dipimpin Husain Amin Efendi memerintahkan KPU Sidoarjo untuk mencabut SK tersebut. Pertimbangannya, KPU bukan bagian dari para pihak yang mendasarkan pencoretan terhadap penggugat dengan dasar petikan putusan. Apalagi, ancaman pidana penggugat di bawah lima tahun.

Kuasa Hukum penggugat Yunus Susanto mengatakan, putusan PTUN Surabaya harus dijalankan. Karena itu, KPU Sidoarjo harus segera menindaklanjuti keputusan yang sudah final tersebut. “Kami menyambut baik putusan PTUN Surabaya,” pungkasnya. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia