Selasa, 22 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Bawaslu Temukan Banyak APK Tak Berizin

19 Maret 2019, 17: 30: 20 WIB | editor : Wijayanto

MELANGGAR: Salah satu alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di salah satu billboard di Jalan Raya Waru.

MELANGGAR: Salah satu alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di salah satu billboard di Jalan Raya Waru. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO – Pemilihan umum (pemilu) semakin dekat. Intensitas kampanye semakin meningkat. Begitu banyak alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di ruang publik. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo menemukan banyak papan reklame atau billboard yang tidak mengantongi izin alias ilegal.

Komisioner Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan 18 panwascam untuk menginventarisasi pelanggaran APK-APK. Salah satunya melalui papan reklame. Pemasangan papan reklame dilarang karena tidak diperbolehkan KPU.
“Banyak yang kampanye di papan reklame yang tidak berizin,” katanya.

Dia mengungkapkan, bawaslu akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo terkait perizinan papan reklame di Sidoarjo. Penertiban akan dilakukan dengan instansi terkait agar APK tersebut segera dicopot. “Masih kita data di mana saja keberadaan billboard yang melanggar,” ujarnya.

Menurut Agung, anggota Bawaslu kewalahan dengan melubernya APK jelang pencoblosan pada 17 April mendatang. Khusus untuk APK di jalan protokol yang melanggar, bawaslu tidak akan memberi toleransi. Misalnya, yang melanggar rambu-rambu dan membahayakan akan segera ditertibkan. “Untuk lain yang melanggar masih kita data dulu. Tenaga kita kurang,” katanya.

Selain memelototi APK-APK, Bawaslu Sidoarjo juga memantau kemungkinan adanya warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Komisioner Bawaslu Sidoarjo Jamil mengatakan, sejauh ini terpantau ada seorang warga negara Amerika yang masuk dalam DPT. Namanya Ririt Tamareni, perempuan asal Amerika Serikat, yang berdomisili di Desa Wage, Kecamatan Taman.

"Memang ada satu WNA masuk dalam DPT. Tapi sudah dicoret," kata Jamil. Menurut dia, selama ini KPU Sidoarjo dan Bawaslu Sidoarjo terus mendata WNA yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya meneliti apakah WNA itu masuk dalam DPT atau tidak. Dari pendataan itulah, kemudian diketahui ada seorang WNA yang masuk DPT.

WNA tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda. WNA sekaligus WNI. Jamil mengatakan, masuknya Ririt di dalam DPT kemungkinan karena instansi terkait kurang cermat. Selain Ririt, KPU dan Bawaslu menemukan tiga WNA lain di Sidoarjo. Ketiganya laki-laki. Satu orang warga Amerika Serikat, satu orang Malaysia, dan satu orang dari Brazil.

Komisioner KPU Bidang Data Abdillah Adhi mengatakan, ketiga WNA itu berdomisili di Kecamatan Gedangan. "Setelah dicek, ketiganya tidak masuk dalam DPT. Jadi, mereka clear. Mereka punya izin tinggal saja," ungkapnya.

Bawaslu dan KPU akan terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap orang-orang asing yang ada di Sidoarjo. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuk DPT atau sebagainya. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia