Kamis, 25 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Kemerdekaan Pers di Jatim Masuk Kategori Baik

19 Maret 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) kembali terlibat dalam melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur.

Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) kembali terlibat dalam melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. (ISTIMEWA)

SURABAYA -  Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) kembali terlibat dalam melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur.

Hasil survei IKP Jawa Timur ini dipaparkan melalui forum diskusi bertajuk Indeks Kemerdekaan Pers dan Liputan Media Profesional untuk Pemilu Berkualitas, di Ruang Pertemuan, Gedung Perpustakaan Lt. 5 Kampus Ubaya Tenggilis Surabaya, Senin (18/3).

Diskusi dibuka dengan sambutan Rektor Ubaya Prof Ir Joniarto Parung, MMBAT Ph.D dan Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers. Dengan menampilkan pembicara di antaranya adalah Antonio Pradjasto selaku Koordinator IKP.

Dewan Pers mengadakan survei IKP 2018 secara serentak di 34 provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur dengan melibatkan wartawan, pegiat pers, dan akademisi sebagai tim peneliti di daerah, salah satunya adalah Pusham Ubaya. Hasil survei IKP Jawa Timur 2018 oleh Pusham Ubaya mendapatkan nilai ekstrim, baik rendah maupun tinggi.

Namun secara keseluruhan kebebasan dan kemerdekaan pers di Jawa Timur memiliki peningkatan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dari kategori sedang (cukup bebas) menjadi baik (agak bebas).

Upaya penyebarluasan informasi mengenai hasil survei IKP 2018 di tingkat Nasional maupun provinsi Jawa Timur dirasa penting menjelang Pemilu 2019.

"Tujuannya untuk  memberikan gambaran peran pers dan memberikan contoh bagaimana pemberitaan yang bersih dan independen dalam mendukung proses pemilu,“ ungkap Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.Rights Edu selaku peneliti Pusham Ubaya dan koordinator IKP Jawa Timur.

"Pers dan pemerintah saling membutuhkan. Pers perlu merdeka dalam mencari berita, tidak ada tekanan dan tidak ada intimidasi dari pihak tertentu termasuk pemerintah. Namun, perlu adanya batasan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers untuk mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat terutama menjelang tahun politik yang rentan dengan penyebaran informasi yang tidak benar,” kata Vira.

Diskusi diikuti oleh banyak pihak, antara lain akademisi, pegiat dan aktivis pers termasuk organisasi profesi dan serikat pekerja, pegiat LSM, pemerhati pers dan media. pebisnis media, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, sekolah, komunitas jurnalisme warga, dan perwakilan mahasiswa Ubaya yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan.

Poin-poin hasil diskusi nantinya menjadi kesepakatan bersama berbagai pihak untuk mendukung pers yang bersih dan independen di Jawa Timur dalam proses pemilu 2019. 

“Saya berharap acara ini menjadi tantangan dan mengingatkan teman-teman pers untuk memegang kembali komitmen awal agar berlaku objektif dalam menghasilkan berita yang berimbang bagi masyarakat. Hal ini juga salah satu langkah awal untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan terkait pers dan media bagi mahasiswa Ubaya yang ikut dalam acara ini,” pungkasnya. (aji/rak)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia