Rabu, 23 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Wagub Emil Paparkan Penerapan Good Governance

16 Maret 2019, 14: 08: 45 WIB | editor : Wijayanto

SIMPOSIUM: Wagub Emil Dardak saat menyampaikan paparannya soal bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik dan transparan.

SIMPOSIUM: Wagub Emil Dardak saat menyampaikan paparannya soal bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik dan transparan. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memaparkan penerapan good governance saat menjadi narasumber 2019 International Reform Symposium & Regional Workshop Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia di Ruang Nusa Dua Hall 3, Nusa Dua Convention Center 1, Bali.

2019 International Reform Symposium & Regional Workshop ini merupakan acara bertaraf Internasional diprakarsai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dihadiri oleh para peserta dan pameran dari berbagai instansi kementerian, pemerintah daerah serta negara-negara sahabat. Salah satunya berasal dari Korea Research Institute the University of New South Wales Australia, Office of Public Sector Development Commision Thailand, dan Korea Foundation.

Paparan yang disampaikannya tersebut berasal dari pengalamannya saat menjadi Bupati Trenggalek. Dalam menerapkan good governance, Emil Dardak menggunakan matriks pemetaan atau disebut general mapping matrix yang mencakup empat pilar fungsi pemerintah dan empat karakteristik.

Dalam pemaparannya,Emil menyampaikan empat pilar fungsi pemerintah antara lain membangun konstruksi (constructions), mengoperasionalkan layanan (operations), pemeliharaan ekonomi local (local economy nurturing), dan pemerintahan (governance).

Artinya, dalam mewujudkan good governance itu, pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas seperti sekolah, serta menjadi  operator layanan. Selain itu, pemerintah sebagai pemelihara ekonomi lokal, sekaligus sebagai sebuah entitas yang menunjukkan kinerja tata kelola yang baik.

“Kita bisa berinovasi dengan berbagai kerangka berpikir. Salah satu upayanya menerjemahkan sedemikian luasnya fungsi pemerintah menjadi empat pilar. Empat pilar tadi membangun, mengoperasikan layanan, membina ekonomi, dan membangun tata kelola,” jelas Emil.

Untuk melengkapi matriks tersebut, lanjutnya, terdapat empat karakteristik yang dibutuhkan untuk mewujudkan good governance yakni cepat (agile), kebersamaan (togetherness), sinergi eksternal (external synergy), dan sistematis (systematic).

Menurutnya, agile memberikan makna bahwa, pemerintah dalam melakukan sesuatu harus secepat mungkin. Kebersamaan menjadi penting karena pemerintah sebagai katalis dalam membangun fasilitas dan sarana umum. Dan secara mendasar, pemerintah juga membangun peluang terhadap sinergi eksternal dan sistematis.

“Jadi ini contoh matriks empat kali empat itu bisa berguna bisa menajamkan setiap program yang menjawab isu strategis. Sebagai contoh ingin mengembangkan Kecamatan Panggul di Trenggalek sebagai kota baru. Maka penajamannya itu disesuaikan dengan empat pilar dan empat karakter,” lanjut Emil.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk semakin memperkuat good governance, pemerintah harus menekankan pada pentingnya penerapan misi. Selan itu, penting ditekankan adanya ciri-ciri kepemimpinan yang ditanamkan menjadi prioritas. Dan itu tergantung pada konteks lokal. Sebagai contoh di Trenggalek, bahwa  membangun sinergi menjadi hal yang penting.

“Kalau tidak dilakukan jadi berat karena ada keterbatasan seperti anggaran dan mitra. Orang tidak otomatis datang ke kita, karena belum dikenal,” pungkasnya. (gin/rak)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia