Senin, 27 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019

Polda Jatim Take Down 4 Ribu Akun Abal-abal

12 Maret 2019, 17: 48: 53 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (NET)

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) men-take down (menonaktifkan) sekitar 4000 akun media sosial (medsos) abal-abal yang berisi berita hoaks, fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Hal itu dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang masa coblosan pemilu 2019 pada April mendatang.

"Sekitar empat ribu ya, akun yang sudah kita lakukan take down," terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Selasa (12/3).

Ribuan akun itu, jelas Barung, terdiri dari akun medsos seperti facebook (FB), Instagram dan Twitter. Selain itu, akun-akun sejenis selalu menjadi perhatian. Terlebih sebentar lagi masa pemilihan capres-cawapres dan legislatif segera dilakukan.

"Kita tetap melakukan patroli cyber (cyber patrol). Ciri-ciri akun palsu kita sudah tahu. Ini akun palsu atau akun anonymous, kita sudah tahu. Kita lakukan penegakan hukum, melakukan intervensi counter, dan sebagainya," tegasnya.

Sekadar diketahui, selain menindak akun-akunnya, Senin (11/3), Polda Jatim melalui Polres Banyuwangi juga telah melakukan penegakan hukum dengan mengamankan dan melakukan klarifikasi terhadap pelaku yang diduga melakukan ujaran kebencian melalui medsos.

Pelaku adalah S, 64, salah satu warga Kalibaru Kulon, Kalibaru, Banyuwangi, dan IS, 44, warga Kalibaru Wetan, Kalibaru, Banyuwangi. S berceramah di salah satu masjid dan menyampaikan kepada jamaah jika salah satu pasangan terpilih maka nanti praktik perzinahan akan dilegalkan.

Karena itu, S meminta kepada jamaah untuk memilih pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 yang didukung. "Ceramah viral di media sosial, ada yang menguploadnya di media sosial. Isi informasi itu tidak benar. Presiden tidak pernah menyatakan itu," sebut Barung.

Dia melanjutkan, untuk proses pemeriksaan terhadap pelaku masih berlangsung. Apakah nantinya perkara masuk ke kepolisian atau Bawaslu, akan segera diketahui dan disampaikan kepada masyarakat. (rus/jay)

(sb/rus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia