Selasa, 22 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Dinilai Menghambat Ekspor, HIMKI Minta Permendag Direvisi

12 Maret 2019, 17: 23: 05 WIB | editor : Wijayanto

BUTUH DUKUNGAN PEMERINTAH: Pekerja melakukan produksi mebel di kawasan Wonokromo, Surabaya. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Jatim mengeluhkan Pe

BUTUH DUKUNGAN PEMERINTAH: Pekerja melakukan produksi mebel di kawasan Wonokromo, Surabaya. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Jatim mengeluhkan Permendag Nomor 110 Tahun 2018 karena dianggap menghambat kinerja ekspor. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Jawa Timur (HIMKI Jatim) menyambut respons Menteri Perdagangan (Mendag) untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 tentang Importir Produsen Tanpa Lartas (larangan terbatas) dan Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) hanya berlaku dari hulu.

Ketua HIMKI Jatim Nur Cahyudi mengatakan, Mendag menyatakan sependapat dengan pemikiran HIMKI tentang kedua hal yang menjadi penghambat ekspor selama ini. "Termasuk soal Indonesia tidak perlu ekspor kayu log, beliau sependapat," katanya.

Nur menjelaskan, dalam Permendag Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Panduan dan Impor Produk Turunannya telah dihapus dan tidak berlakunya impor barang kurang dari 1 ton. Tetapi, dalam praktiknya industri yang berorientasi ekspor terkena lartas meski mengimpor barang contoh atau aksesoris mebel dalam jumlah kecil. "Hal ini telah meresahkan industri furnitur yang hanya impor aksesoris untuk furnitur, karena harus lartas impor berupa PI besi atau baja dan laporan surveyor," jelasnya.

Nur menuturkan, sebelumnya Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim yang juga mewakili HIMKI Jatim bersurat kepada Kementerian Perdagangan dan meminta penjelasan pasal 26 ayat (1) huruf 0, yang berbunyi ‘barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor’.

"Karena menurut penjelasan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya hanya untuk perusahaan yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan tidak berlaku umum, sedangkan dalam ayat tersebut tidak ada disebutkan terkait fasilitas KITE," paparnya.

Atas dasar tersebut, HIMKI menilai kondisi tersebut cukup darurat dan kontra produktif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan target ekspor furnitur sampai USD 5 miliar.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatatkan nilai ekspor kayu dan barang dari kayu serta perabotan dan penerangan rumah pada Januari 2019 mencapai USD 165 juta. Jumlah tersebut naik dibandingkan periode yang sama 2018 yang hanya USD 162 juta. Namun bila dibandingkan Desember 2018 yang mencapai USD 169,8 juta, nilai ekspor tersebut turun.

Sepanjang 2018, ekspor kayu dan barang dari kayu serta perabotan dan penerangan rumah dari Jatim tercatat mencapai USD 2 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan ekspor 2017 yang hanya mencapai USD 1,82 miliar. (cin/nur)

(sb/cin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia