Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Coret Rifai dari Caleg, KPU Sidoarjo Diadili DKPP

09 Maret 2019, 12: 41: 51 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mencopot Mohammad Rifai sebagai caleg DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra terus dilawan. KPU Sidoarjo dijadwalkan menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas aduan Rifai. Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu menilai KPU Sidoarjo melakukan pelanggaran kode etik selaku penyelenggara pemilu.

Sidang yang dilaksanakan pada hari ini (9/3) dilangsungkan di kantor Bawaslu Jawa Timur. Sidang dengan nomor perkara 28-PKE-DKPP/II/2019 tersebut dengan teradu Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin serta tiga komisionernya.

Sidang tersebut rencananya dipimpin oleh anggota DKPP Ida Budhiati dan anggota majelis tim pemeriksa daerah Provinsi Jawa Timur serta tokoh masyarakat, Bawaslu dan KPU Jatim.

Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, sidang perdana tersebut mendengarkan pokok-pokok pengaduan pengadu dan mendengarkan jawaban pihak teradu. “Pengadu mendalilkan pencoretan Rifai sebagai caleg melanggra peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin mengatakan, pencoretan Rifai sebagai caleg sudah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya petikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Rifai enam bulan penjara.

Selain itu, Zainal menambahkan, putusan Bawaslu Sidoarjo juga menolak gugatan sengketa Rifai terhadap KPU Sidoarjo. “Sudah kita pertimbangkan dengan matang. Akan kami sampaikan sejumlah alasan KPU Sidoarjo mencoret yang bersangkutan (Rifai) dari daftar calon tetap (DCT),” katanya.

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa Rifai diberhentikan sebagai anggota DPRD Sidoarjo. Selama ini Rifai berstatus anggota dewan (nonaktif) gara-gara kasus hukum pemalsuan ijazah strata satu (S-1) yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Meski begitu, sampai sekarang DPRD Sidoarjo belum menindaklanjuti surat resmi dari gubernur Jatim terkait nasib Rifai. "Kami masih akan melakukan rapat untuk membahas surat dari pemprov itu," kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia