Selasa, 18 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Perangkat Desa Kepatihan Dituduh Jual Waduk Desa

08 Maret 2019, 13: 11: 58 WIB | editor : Wijayanto

PROTES: Pemuda Karang Taruna Dusun Bendil, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti menunjukkan surat protes kepada kepala desa.

PROTES: Pemuda Karang Taruna Dusun Bendil, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti menunjukkan surat protes kepada kepala desa. (ISTIMEWA)

Share this      

GRESIK - Pemuda Karang Taruna Dusun Bendil, Desa Kepatihan Kecamatan Menganti mengancam akan menduduki balai desa. Mereka menuding oknum perangkat desa telah memperjualbelikan tanah waduk yang merupakan fasilitas umum.

Ancaman itu muncul setelah puluhan pengurus karang taruna Dusun Bendil menggelar pertemuan, kemarin. Selain mengancam akan menduduki balai desa, mereka bakal mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik.

Koordinator aksi Arief Mulyanto mengatakan, pihaknya bersama pengurus lainnya memang berencana menduduki balai Desa Kepatihan. Itu dilakukan lantaran kasus tanah waduk yang dijual tidak kunjung menemui titik temu penyelesaiannya.

“Kami sudah pernah demo pada bulan Desember lalu. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan lagi. Kami menuntut kades untuk transparan membuka kasus ini, kenapa waduk yang notabenenya fasilitas umum bisa dimiliki perorangan,” tegasnya.

Dijelaskan, berdasarkan kutipan Buku C Desa, waduk Dusun bendil dimiliki oleh Hussen Zainal warga Benowo Surabaya. Fakta ini membuat warga resah. Pasalnya ada sekitar 600 warga yang menggunakan waduk tersebut untuk kepentingan sehari-hari.

“Kami bergerak karena sebuah tanah yang sudah ada di dalam peta blok keterangannya waduk maka tidak bisa diganti pemilik perorangan. Kami optimis perjuangan warga ini akan menemui jalan keluar sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya. 

Sementara itu, pengurus lainnya, Iswandi mengungkapkan, pihaknya juga akan mendatangi BPN. Tujuannya agar lembaga tersebut tidak mengeluarkan sertifikat tanah untuk obyek waduk seluas 1.360 meter persegi.

“Kami mengantisipasi apabila yang mengklaim memiliki petok C mengurus sertifikat di BPN. Maka kami minta untuk tidak diterbitkan dulu karena masih dalam proses sengketa,” imbuhnya.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Desa Kepatihan, Nemu berharap agar warga tidak gegabah dalam menggelar aksi. “Kasus ini sebenarnya sudah jelas karena sudah ada putusan dari pengadilan. Juga beberapa waktu lalu sudah dimediasi Pemkab Gresik. Sehingga diharapkan bisa duduk bersama kembali,” katanya. (fir/ris)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia