Kamis, 23 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Gelar Sosialisasi, KPU Fokus Garap Pemilih Pemula

04 Maret 2019, 22: 44: 03 WIB | editor : Wijayanto

PEMULA: Sosialisasi yang dilakukan KPU ke para pelajar di Jabon.

PEMULA: Sosialisasi yang dilakukan KPU ke para pelajar di Jabon. (VEGA DWI ARISTA/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tinggal 43 hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi warga pada pesta demokrasi 17 April mendatang. Sosialisasi mulai dari pemilih pemula, disabilitas, perempuan, hingga pemilih berkebutuhan khusus.

Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin mengatakan, sosialisasi ini juga untuk mengurangi potensi surat suara tidak sah. Karena itu, teknis pencoblosan, lima jenis surat suara, hingga hal-hal teknis disampaikan secara sederhana.

Saat sosialisasi di SMAN 2 Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo diwakili Komisioner Divisi SDM dan Parmas Mokhammad Iskak. Di hadapan murid kelas 12, Iskak memaparkan materi penting seperti prinsip–prinsip demokrasi hingga syarat menjadi pemilih.

Berikutnya, dalam rangka KPU Goes To School, Iskak bersama Ketua Karang Taruna Imam Syafii juga mengenalkan lima spesimen surat suara pada pemilu nanti. Surat suara presiden-wakil presiden yang berwarna abu-abu, surat suara DPR RI berwarna kuning, DPD RI berwarna merah, DPRD provinsi biru, dan DPRD kabupaten/kota berwarna hijau.

Di akhir sosialisasi, Iskak mengajak pemilih pemula agar berpartisipasi pada pemilu mendatang. “Kalian harus menolak money politics. Sebab, politik uang itu tidak sehat bagi demokrasi,” katanya.

Di bagian lain, KPU Sidoarjo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka akan bertugas pada saat pencoblosan 17 April mendatang di tempat pemungutan suara (TPS). “Kami membuka pendaftaran hingga 12 Maret nanti,” kata Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin.

Ada sejumlah persyaratan untuk menjadi KPPS. Selain punya integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, menurut Zainal, calon KPPS tidak pernah  menjadi anggota  partai politik. “Apabila di kemudian  hari terbukti sebaliknya, ada konsekuensi hukumnya,” tegas Zainal. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia