Selasa, 17 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Cegah WNA Masuk DPT, KPU Gandeng Dispenduk Siap Data Ulang

02 Maret 2019, 16: 19: 23 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Jatim Choirul Anam

Ketua KPU Jatim Choirul Anam (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) akan melakukan pendataan ulang. Hal ini disebabkan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengaku sudah menerbitkan elektronik KTP bagi 1600 Warga Negara Asing (WNA) salah satunya yang tinggal di Jawa Timur

“Kami sudah mengintruksikan KPU Kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk mendata ulang WNA yang tinggal di Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Choirul Anam.

Anam mengatakan langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNA yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Menurutnya sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan. “Kami ingin memastikan bahwa yang ada di DPT tidak ada WNA. Yang memiliki data adalah Dispendukcapil. Karenanya kami melakukan pendataan,” katanya. 

Ia menambahkan, jika nantinya ada WNA yang masuk dalam DPT di Jatim, maka KPU Jatim akan mengintruksikan agar mereka langsung dicoret. Tindakan itu masih bisa dilakukan, karena perbaikan DPT terakhir pada 18 Maret 2019 atau sebulan sebelum pelaksanaan. “Kalau pun memang ditemukan masih bisa diperbaiki DPT melalui proses perbaikan daftar pemilik tetap,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui Kemendagri mengaku sudah menerbitkan e KTP bagi 1600 Warga Negara Asing (WNA) salah satunya yang paling banyak tinggal di Jatim. Dirjen Dispedukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, yang berhak memiliki e-KTP adalah WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap. “Pasal 63 UU 24/2013, WNA yang punya izin tetap bisa memiliki KTP elektronik,” katanya.

Zudan mengatakan, kepemilikan e-KTP bagi warga asing diatur dalam UU Administrasi Kependudukan Pasal 64 dan 64. Meski demikian, e-KTP untuk warga asing dan warga Indonesia. “WNA ada masa berlaku, ada kewarganegaraan dan dalam penulisan kolom agama, status pernikahan dan pekerjaan ditulis dalam bahasa asing,” jelasnya.

Meski memiliki e-KTP, Zudan memastikan WNA tidak memilki hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu). “Karena dalam aturan pemilu yang bisa coblos adalah WNI,” tegasnya. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia