Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Gubernur-KDH-KPK Teken Komitmen Anti Korupsi

Korupsi Terbanyak di Pengadaan Barang dan Jasa

01 Maret 2019, 11: 23: 46 WIB | editor : Wijayanto

ANTI KORUPSI: Gubernur Jawa Timur Khofifah membacakan nota komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, K

ANTI KORUPSI: Gubernur Jawa Timur Khofifah membacakan nota komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2). (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bersama dengan seluruh kepala daerah se-Jatim dalam memberantas korupsi secara terintegrasi. Komitmen ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi.

“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk  memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” kata Khofifah, Kamis (28/2).

Menurutnya aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini sistem  pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) yang terdiri dari delapan sektor. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah. 

Aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Provinsi Jatim telah diverifikasi KPK per tanggal 15 Januari 2019. Rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen. Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen. 

Rincian pencapaian setiap sektor secara rata-rata tersebut, lanjutnya, terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebesar 77 persen, dan kapabilitas APIP sebesar 64 persen. Juga manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen, dan manajemen aset sebesar  80 persen.

“Sementara itu optimalisasi pendapatan daerah masih berada di angka terendah yakni 47 persen, jadi kami harapkan ada asistensi lebih detail dari tim korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” terangnya.

Ketua Umum Muslimat NU ini mengatakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi. Diantaranya  sektor perencanaan dan penganggaran APBD, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah ada namun kedua aplikasi masih belum terintegrasi.

Kemudian di sektor PTSP, masih adanya permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.   Di sektor dana desa, masih kurang optimalnya pengawasan. Ini karena terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten, sedangkan bantuan anggaran pengawasan dari pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan dana desa sampai dengan saat ini masih nihil. 

“Kami sepakat akan melakukan audit CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) di setiap OPD,” tegasnya.

Khofifah mengusulkan agar anggota DPRD turut dilibatkan dalam mengawal anggaran.Ini menjadi penguatan kembali integritas, komitmen dan ikhtiar dalam meningkatkan transparansi anggaran. “Sekaligus ini bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK merasa prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penindakan kepala daerah. Kasus OTT ini bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun di tengah jalan kepala daerahnya terkena OTT.

Menurutnya, sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Yakni dimulai dari perencanaan adanya proyek-proyek yang pesanan.  Ia mengatakan proyek pesanan ini biasanya bukan dari usulan masyarakat tapi pengusaha. 

“Yang kerja ya teman-teman yang mengusulkan itu anggarannya itu, ini tidak benar. Kalau perencanaan dan penganggaran gak benar, yakinlah proses lelangnya pasti gak benar. Kalau proses lelangnya gak benar maka harganya juga pasti nggak bener terjadi mark up dan lain-lain,” imbuh Alex. (mus/rtn)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia