Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Rekrutmen PPPK, Ratusan Dokter Spesialis PTT Diminta Bersabar

22 Februari 2019, 17: 35: 04 WIB | editor : Wijayanto

Kepala BKD Jatim Anom Surahno

Kepala BKD Jatim Anom Surahno (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Ratusan dokter spesialis PTT (pegawai tidak tetap) diminta bersabar. Saat ini sudah diajukan formasi khusus ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Sudah kita ajukan formasi khusus, namun hingga kini belum ada jawabannya,” ujar Kepala BKD Jatim Anom Surahno.

Formasi khusus yang diajukan memberi peluang bagi dokter spesialis PTT menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  (PPPK). Serta aturan yang lebih lunak terkait dengan syarat untuk mengikuti CPNS.  Kemenpan RB memberikan perlakuan khusus terhadap dokter spesialis yang usianya melebihi 35 tahun. Sehingga mereka bisa mengikuti tes CPNS tahun depan.

“Sebenarnya para dokter spesialis ini diakomodir menjadi PPPK, hanya saja belum untuk saat ini. Jadi yang statusnya masih pegawai tidak tetap (PTT) ya harus bersabar,” katanya.

Anom menuturkan, rekrutmen PPPK di Pemprov Jatim tahun ini tahap pertama untuk tenaga honorer K2 yang mencapai 782 orang. Dari jumlah tersebut, 780 orang merupakan guru SMA/SMK dan dua lainnya penyuluh pertanian.

Dari data seleksi CPNS beberapa waktu lalu  disediakan kuota sebanyak 2065 formasi. Namun diketahui ada sekitar 165 formasi yang kosong. Rata – rata formasi kosong untuk ini adalah dokter spesialis.

Sementara Kabid Perencanaan dan Pengadaan BKD Jatim Hasyim Asyari mengatakan dokter spesialis bisa mendaftar dengan batas usia 40 tahun. Ini merujuk pada keputusan presiden yang muncul setelah adanya seleksi CPNS. “Regulasi ini tidak bisa digunakan saat itu, namun bisa digunakan untuk seleksi CPNS periode depan,” jelasnya.

Hasyim menambahkan kedepan tidak ada lagi formasi khusus. Menurutnya semua pegawai diarahkan menjadi CPNS atau PPPK. “Sehingga sudah tidak ada lagi guru tidak tetap (GTT) maupun PTT,” jelasnya.  Sesuai PP 49 tahun 2018, seluruh PTT harus diangkat menjadi PPPK maksimal lima tahun ke depan. Diketahui jumlah GTT dan PTT di Pemprov Jatim sebanyak 31000 orang. “Mereka juga harus diangkat menjadi PPPK paling lambat lima ke depan,” pungkasnya. (mus/rtn)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia