Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Mahasiswa Protes Alih Fungsi Lahan Pertanian

14 Februari 2019, 21: 37: 18 WIB | editor : Wijayanto

DEMO: Puluhan anggota PMII Gresik melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati terkait maraknya alih fungsi lahan.

DEMO: Puluhan anggota PMII Gresik melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati terkait maraknya alih fungsi lahan. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Sejumlah mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gresik. Mereka menyoroti banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan sejumlah poster.

Selain itu, mereka juga melakukan orasi menuntut agar pemerintah menghentikan industrialisasi yang dibangun di atas lahan pertanian.

Kordinator Aksi Faisol Ridho mengatakan, tumbuh pesatnya industrialisasi dan perumahan di Kabupaten Gresik sangat mengancam lahan pertanian.

Ia khawatir, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah lahan produktif akan semakin tergerus dan petani terancam kehilangan pekerjaa“Industrialisasi memang baik. Tapi jangan sampai hal ini membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit,” ujarnya.

Dikatakan, Peraturan Daerah (Perda) 7/2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) juga belum signifikan menyentuh perlindungan lahan petani.

Mengingat, masih banyaknya  alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Gresik. “Masifnya alih funsi lahan mengancam petani kehilangan lahan garapannya, ini sangat kontras dengan progam daerah yang memperkuat dalam ketahanan pangan,” jelasnya. 

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi buruknya penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RtRw) Kabupaten Gresik.

Dia mencotohkan, wilayah utara Gresik yang sesuai tata ruang wilayah diperuntukkan untuk lahan pertanian dan industri bahari malah direncanakan bakal dibangun kawasan industri Sidayu (KIS). 

“Padahal masyarakat di sana banyak mengantungkan pekerjaan dari petani tambak, jika rencana ini di teruskan berapa ribu hektar lahan, baik petani padi maupun tembak yang akan kehilangan atau beralih pekerjaan,” katanya. 

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Eko Anindito Putro menjelaskan, sejak menetapkan kebijakan LP2B, Pemkab Gresik  sudah berkomitmen untuk menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus industri.

“Di Jatim tidak semua kabupaten mengeluarkan kebijakan LP2B. Hanya ada beberapa kabupaten saja termasuk Gresik yang sudah menerapkan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan LP2B pihaknya memastikan tidak akan ada industry yang berdiri di lahan pertanian. Sebab, kalau bangunannya berada di lahan LP2B, pemerintah tidak akan mengeluarkan izinnya.

“Kami sudah konsen memetakan wilayah mana yang menjadi area perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” pungkasnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia