Selasa, 19 Feb 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Banyak Kejanggalan, Warga Slempit Protes Rekrutmen BPD

11 Februari 2019, 18: 58: 07 WIB | editor : Wijayanto

LURUK: Puluhan warga Desa Slempit, Kedamean mendatangi kantor DPRD Gresik untuk memprotes rekrutmen BPD Desa Slempit.

LURUK: Puluhan warga Desa Slempit, Kedamean mendatangi kantor DPRD Gresik untuk memprotes rekrutmen BPD Desa Slempit. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

GRESIK - Puluhan warga Desa Slempit, Kecamatan Kedamean mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Gresik. Kedatangan mereka untuk memprotes pelaksanaan rekrutmen Badan Perwakilan Desa (BPD) Slempit. Warga meminta agar DPRD Gresik mendesak desa untuk mengulang proses rekrutmen.

Kedatangan mereka ditemui Komisi I DPRD Kabupaten Gresik. Selain itu, Komisi I juga memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum. Selain itu, Komisi I juga memanggil Kades Slempit Sumarmi.

“Kami kesini untuk meminta bantuan dewan agar proses rekrutmen BPD diulang. Karena banyak kejanggalan dalam proses rekrutmen,” ujar Rudiadi, salah satu warga yang juga calon BPD.

Menurut dia, ada 5 orang warga yang didiskualifikasi panitia karena dianggap tidak memenuhi syarat. Padahal, syarat-syarat yang tidak terpenuhi tersebut tidak begitu urgen. “Misalnya saya karena legalisir KK dan KTP. Saya sudah ajukan ke Dispendukcapil tapi belum keluar. Terus bagaimana,” ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Gresik Edi Santoso mengatakan, pihaknya meminta kepada panitia untuk mengulang proses rekrutmen. Pihaknya juga menemukan banyak kejanggalan dari proses rekrutmen ini. “Ada salah satu pasal tatib yang tidak benar. Harus diperbaikilah pokoknya,” terangnya.

Ditambahkan, pihaknya juga meminta agar proses rekrutmen jumlah pendaftarnya tidak disama persiskan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya 9, maka yang daftar harusnya lebih dari itu. Dan kalau belum mencukupi hingga pendaftaran ditutup, maka harus ada tambahan waktu paling tidak 3 kali. “Kalau selama 3 kali tambahan waktu tidak ada yang daftar baru boleh dilanjut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kades Slempit Sumarmi yang juga istri dari Wakil Ketua Komisi I Suparno Diantoro ini usai melakukan rapat dengar pendapat menolak untuk dimintai keterangan. Pihaknya mengaku capek menghadapi persoalan ini. “Tanya saja ke Komisi I, saya capek,” ujarnya ketus. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia