Sabtu, 25 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Normalisasi Kali Lamong, Dewan Minta Pemda MoU dengan KPK dan BPK

08 Februari 2019, 19: 11: 22 WIB | editor : Wijayanto

BANJIR: Wilayah di sekitar sungai Kali Lamong masih dilanda banjir lantaran Pemkab tak kunjung melakukan normalisasi.

BANJIR: Wilayah di sekitar sungai Kali Lamong masih dilanda banjir lantaran Pemkab tak kunjung melakukan normalisasi. (DOK/RADAR GRESIK)

GRESIK - Kalangan DPRD Kabupaten Gresik kembali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan normalisasi Kali Lamong. Sebab, sejumlah daerah bisa melakukan hal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Saidah mengatakan untuk bisa melakukan normalisasi Kali Lamong, Pemkab harus melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini harus segera dilakukan,” ujarnya.

Setelah dilakukan MoU, nanti ada sejumlah rekomendasi yang akan diberikan sebelum pengerukan dilakukan. Salah satunya, agar tanah hasil kerukan dikumpulkan disatu tempat. “Ini sebagai bukti bahwa normalisasi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik saat pemeriksaan dilakukan,” ungkap dia.

Ditambahkan, Pemkab harus mengambil kebijakan yang berani agar banjir yang terus melanda Gresik selatan bisa diselesaikan. Kalau tidak berani, maka masyarakat yang akan terus menjadi korbannya.

“Saya kira harus berani, karena ini tujuannya bukan untuk keuntungan pribadi. Tetapi untuk masyarakat korban banjir,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana mengaku sudah sangat pesimis dengan komitmen Pemkab menyelesaikan permasalahan banjir. Sebab, berkali-kali dewan mencari solusi, tapi mereka tidak pernah merealisasikannya.

“Kami sudah mencari berbagai solusi. Termasuk meminta izin kepada kementerian yang berwenang terhadap Kali Lamong. Dan mereka mengizinkan. Tapi nyatanya tidak ada tindaklanjut dari  pemerintah,” tegasnya. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia