Sabtu, 25 May 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Baru Awal Tahun, Anggaran Fogging DBD Sudah Habis

07 Februari 2019, 14: 30: 43 WIB | editor : Wijayanto

HEARING: Komisi IV DPRD Gresik melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinkes lantaran tingginya angka penderita DBD.

HEARING: Komisi IV DPRD Gresik melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinkes lantaran tingginya angka penderita DBD. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

GRESIK - Baru memasuki awal Februari, anggaran penyemprotan atau fogging demam berdarah dengue (DBD) yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik sudah habis. Kondisi ini membuat Dinkes klimpungan lantaran jumlah penderita DBD terus melonjak. Persoalan ini terungkap saat mereka dipanggil Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik.

Dalam rapat yang diikuti Dinkes, RSUD Ibnu Sina dan Puskesmas ini diketahui jika fogging yang disediakan tahun ini hanya 52 titik. Dengan anggaranya mencapai Rp 670 juta. “Saya mendapatkan informasi kalau anggaran untuk fogging telah habis. Padahal, kasus DBD terus bertambah,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda, kemarin.

Komisi IV khawatir jika anggaran fogging habis, penderita DBD akan terus meningkat dan tidak bisa dicegah. Sehingga, pihaknya meminta agar Dinkes segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami menawarkan agar dilakukan penambahan anggaran lebih awal. Nanti perubahannya menunggu P-APBD,” ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Dinkes Gresik dr Mukhibatul Khusna membenarkan jika anggaran fogging telah habis. Tahun ini, Dinkes hanya menyiapkan anggaran untuk 52 titik saja. “Sebenarnya jatah anggaran bisa untuk 90 titik. Tapi karena ada larangan menggunakan solar bersubsidi dan harus menggunakan solar DEX maka jumlah titik menjadi berkurang,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan rencana penambahan anggaran lebih awal, pihaknya mengaku tidak berani. Sebab, pihaknya belum mengetahui pasti bagaimana aturannya. Apakah boleh atau tidak. “Kalau kami mau-mau saja ditambah anggarannya. Tapi kami belum tahu dasarnya boleh atau tidak,” ungkap dia.

Ditambahkan, saat ini solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan desa. Yakni, untuk obat foggingnya Dinkes yang menyiapkan, tetapi untuk pembelian BBM baik solar maupun bensin serta upah tenaga dibayar desa.

“Ini satu-satunya jalan yang bisa diambil. Sebab, saat ini Dinkes hanya memiliki jatah obat fogging saja. Untuk anggaran penyemprotan sudah habis,” imbuhnya. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia