Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

ASN Yang Terlibat Tindak Pidana Extraordinary Terancam Dipecat

01 Februari 2019, 00: 25: 24 WIB | editor : Wijayanto

Kepala BKD Jatim Anom Surahno.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena tindak pidana extraordinary (luar biasa) terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Surahno.

Menurut Anom, tindak pidana extraordinary ini ada tiga macam, yakni terorisme, korupsi dan narkoba. Untuk di Jatim memang ada ASN yang terlibat tindak pidana ini dan pihaknya sudah melaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional. “Sudah kita laporkan, hanya saja rekapnya yang belum,” ujarnya.

Untuk ASN di provinsi ada 3 orang, sedangkan untuk kabupaten/kota ada 68 orang. Ini laporan hingga 2018. “Semuanya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap, Red) dan sudah kita laporkan ke BKN,” imbuh Anom.

Pria yang pernah menjabat Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Jatim ini menegaskan, langkah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018. Dalam SKB tersebut mengatur tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

SKB tersebut juga diamanatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk melaksanakan pemberhentian ASN tidak dengan hormat, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo saat ditanya bagaimana jika ada ASN yang melakukan tindak pidana extraordinary, pihaknya tidak berani mengambil tindakan jika belum ada keputusan hukum. Ia mengatakan, harus ada inkracht dulu dari pengadilan. “Dalam sebuah daerah atau negara itu ada trias politika, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ini yang membedakan kewenangan masing-masing kalau kita masuk disitu maka akan terjadi chaos (kekacauan, Red),”  jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki BKN. jumlah ASN yang tersangkut masalah tipikor terbesar berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 79 orang, Provinsi Jatim 43 orang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 36 orang, sedangkan yang terendah di Provinsi Lampung, yakni satu orang. (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia