Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

142 PNS Jatim Dipecat Karena Korupsi

01 Februari 2019, 08: 30: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Pecat Koruptor : Kepala BKN Bima Aria Wibisana (dua dari kiri) dan Kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Jatmiko.

Pecat Koruptor : Kepala BKN Bima Aria Wibisana (dua dari kiri) dan Kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Jatmiko. (MUS PERMADANI/RADAR SURABAYA.)

Share this      

SURABAYA –  Sebanyak 142 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Timur diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat kasus korupsi. Sedangkan yang masih proses ada 12 PNS.

“. Pemberhentian ini dilakukan setelah PNS terbukti dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap) oleh Pengadilan,” ujar Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya Tauchid Jatmiko usai konferensi pers bersama BKN di Kanreg II Surabaya. 

Tauchid mengatakan BKN hanya akan menindak PNS yang sudah benar-benar inkracht dan sudah dilaporkan oleh BKD. Menurutnya oknum dinas yang terlibat korupsi ini beragam yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu sejumlah pejabat eselon. “Tidak ada dinas yang dominan dalam kasus korupsi ini,” jelasnya.

Di tempat yang sama Kepala BKN Bima Aria Wibisana mengatakan berdasarkan data per tanggal 29 Januari 2019, pihaknya telah memberikan sanksi bagi PNS pelaku korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya BKN memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera berhentikan PNS yang terlibat korupsi. 

Ia mengatakan proses percepatan pemecatan PNS yang terlibat korupsi ini telah dirumuskan dalam kesepatan bersama antara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tercatat dari total 2.357 PNS terlibat korupsi dan inkracht sebanyak 20,28 % telah dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Yakni sebanyak 478 pegawai, dengan rincian 49 PNS Instansi Pusat dan 429 PNS Instansi Daerah. “Kami mengapresiasi langkah PPK yang telah memberhentikan 673 PNS korupsi dan berkekuatan hukum tetap di luar data  2.357 PNS korupsi sebelumnya,” jelasnya. 

Penindakan ini menurut Aria berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN dengan Nomor : 182 /6597/ SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukun Tetap. Dan SKB ini telah digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah. 

Perlu diketahui dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. (mus/rtn)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia