Kamis, 27 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi

Bagasi Berbayar Tidak Sesuai Low Cost Carier

31 Januari 2019, 23: 21: 22 WIB | editor : Wijayanto

GRATIS: Komisi V DPR RI meminta agar kemenhub dan seluruh perusahaan maskapai penerbangan untuk menunda penerapan bagasi berbayar.

GRATIS: Komisi V DPR RI meminta agar kemenhub dan seluruh perusahaan maskapai penerbangan untuk menunda penerapan bagasi berbayar. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengimbau agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan seluruh perusahaan maskapai penerbangan untuk menunda penerapan bagasi berbayar. Pasalnya telah terjadi kesepakatan oleh Kemenhub untuk dilakukan penundaan penerapan aturan baru tersebut.

“Kita (komisi V DPR RI) sudah menggelar rapat dengan Kemenhub pada Selasa (29/1) lalu. keputusan dalam notulen rapat ditetapkan untuk ditunda. Karena masih dilakukan pengkajian dan dianalisis terlebih dulu,” ujar politisi Gerindra ini saat berada di Surabaya, Kamis (31/1).

Namun Bambang Haryo menyayangkan penundaan tersebut belum diterapkan. Menurutnya ia masih melihat ada maskapai penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar ini. “Ini sudah tidak benar karena keputusan di DPR itu merupakan keputusan bersama. Keluhan masyarakat terkait penerapan bagasi berbayar ini memang tidak sesuai dengan klasifikasi low cost carier,”  katanya

Bambang Haryo mengatakan jika dasar pemberlakukan bagasi berbayar itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor  PM 185 tahun 2015  jika penerapan bagasi berbayar itu boleh dilaksanakan. Hanya saja jumlah harga tiket low cost itu tidak boleh lebih besar dari 85 % economy full service. 

“Regulasinya sudah bagus, untuk low cost memang dikenakan biaya bagasi, tetapi di negara lain harganya tidak lebih dari harga economy full service. Maka dari itu  diperlukan peran pemerintah untuk segera menyiapkan terminal low cost, karena yang ada hanya terminal economy full service ,” tandasnya.

Menurutnya pemerintah saat ini harus mengakui dan menyadari jika di Indonesia ini jumlah penumpang low cost ini mencapai 80 % dibandingkan economy full service. Karena rata-rata penumpangnya masyarakat kelas bawah, maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyiapkan terminal (bandara) kategori low cost. “Akibat mahalnya bagasi berbayar membuat banyak penumpang yang meninggalkan barangnya di bandara,” ungkapnya. 

Bambang Haryo menegaskan selama ini maskapai penerbangan tidak lagi menghargai nyawa penumpang. Karena harga barang bagasi lebih tinggi dibandingkan harga tiket penumpang. “Ini yang membuat saya tidak terima. coba kalau dihitung untuk barang dikenakan Rp 35000 per kilogram  dan untuk penumpang hanya Rp 15 ribu per kilogram,” pungkasnya. (mus)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia