Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Pergantian NISN dengan NIK

Butuh Harmonisasi dan Kerja Sama Antar Instansi

28 Januari 2019, 23: 52: 06 WIB | editor : Wijayanto

SINKRONISASI: Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori.

SINKRONISASI: Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA –Proses pergantian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai tidak mudah. Alasannya, kebijakan ini butuh harmonisasi dan kerja sama antara dinas pendidikan (dispendik) provinsi dengan dispendukcapil kota dan kabupaten. 

“Ini menjadi persoalan baru, selama ini koordinasi antar departemen atau dinas juga belum berlangsung dengan baik. Terkadang data sekolah dengan Dipendukcapil tidak sama,” kata Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori.

Integrasi data NISN dan NIK pun menjadi krusial karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi akan sangat tergantung pada keakuratan data tersebut.

Pihak sekolah diharapkan bisa menggandeng pihak kelurahan dan kecamatan untuk mendata anak usia sekolah di setiap zona masing-masing. “Ini untuk membantu proses pengintegrasian tersebut. Harus ada kerja sama untuk mendata hingga tingkat kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan  penggantian NISN ke NIK apakah tidak merubah administrasi sekolah. Jawabanya, jelas merubah administrasi sekolah.

“Perubahan ini ada yang harus dipikirkan pemerintah. Jika ini tidak mengganggu kepentingan terbaik buat anak-anak, saya kira boleh diapresiasi,” jelasnya.

Dengan akan diberlakukannya NIK, menurut Isa pemerintah seharusnya memberikan data kepada masyarakat terkait NIK yang sudah terlayani dan belum.

Namun demikian Isa Ansori menilai kebijakan ini sangat baik. Salah satu tujuannya memudahkan pemerintah mengawasi implementasi program pendidikan wajib 12 tahun.

Selain itu, dengan terintegrasi ke dalam NIK, tingkat keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah dapat terpantau lebih efektif.“Dengan NIK pemerintah bisa mengawasi anak yang seharusnya masuk usia sekolah,”pungkasnya. (aji/rtn) 

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia