Rabu, 19 Jun 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Gresik

Nekat Kampanye, Carik di Balongpanggang Diperiksa Bawaslu

26 Januari 2019, 19: 35: 38 WIB | editor : Wijayanto

DIPERIKSA: Tim Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gresik memeriksa salah satu perangkat desa di Balongpanggang yang terlibat kampanye.

DIPERIKSA: Tim Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gresik memeriksa salah satu perangkat desa di Balongpanggang yang terlibat kampanye. (ISTIMEWA)

Share this      

GRESIK — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik memeriksa salah satu perangkat desa di Kecamatan Balongpanggang. Penyebabnya, lembaga pengawas pemilu tersebut mendapat laporan jika yang bersangkutan ikut mengkampanyekan salah satu calon. Namun, Bawaslu masih belum mau membuka perangkat desa mana yang diperiksa.

“Belum bisa kami sebutkan karena masih pemeriksaan, yang jelas dia menjabat sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Balongpanggang,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik Maslukin Musda, kemarin.

Persoalan ini muncul setelah Bawaslu mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya salah satu oknum perangkat desa di Kecamatan Balongpanggang yang menyebarluaskan konten bermuatan kampanye di media social.

“Iya yang bersangkutan menyebarkan konten kampanye di grup whatsapp. Kemudian ada yang melaporkan kepada kami,” ungkap dia.

Menurut dia, kegiatan semacam itu jelas melanggar aturan. Sebab, oknum tersebut dianggap telah terlihat dalam proses kampanye.”Aturannya sudah jelas. Perangkat desa atau aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras mengikuti proses kampanye. Ada sanksi yang bisa dijatuhkan,” tegasnya.

Hal ini sesuai dengan pasal 280 ayat 2 Undang-Undang (UU) 7/2018 tentang Pemilu. Dimana seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun perangkat desa dilarang ikut berkampanye.

“Kami masih dalami. Nanti kemungkinan besar akan kami rekomendasi ke pimpinannya untuk diberikan teguran keras,” tandasnya.

Selain sanksi kepada perangkat desa, tim kampanye calon bisa dikenakan pidana. Jika tim kampanye terbukti mengajak perangkat atau ASN untuk ikut berkampanye. “Ancaman pidananya 1 tahun kurungan dengan denda Rp 12 juta,” imbuh dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia