Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Korupsi Rp 30 M, Mantan Pejabat BUMD Jatim Dijebloskan ke Tahanan

18 Januari 2019, 03: 00: 59 WIB | editor : Wijayanto

BERMASKER: Wahyudi Pujo Saptono, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

BERMASKER: Wahyudi Pujo Saptono, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. (YUAN ABADI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Mantan General Manager Finance and Administration serta Pimpinan Trading Batubara PT Petrogas Jatim Utama (BUMD Propinsi Jatim) Wahyudi Pujo Saptono, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Hal ini menyusul telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. Wahyudi datang ke Kejari Surabaya sekitar pukul 15.00 dengan pengawalan penyidik dari Mabes Polri.

Dengan mengenakan masker, tersangka digelandang masuk ke ruang Pidsus Kejari Surabaya. Setelah menjalani pemeriskaan dan mengecek barang bukti selama satu jam, Wahyudi akhirnya keluar ruangan. Namun sudah mengenakan rompi tahanan.

“Tersangka kami tahan di Rutan Kelas I Kejati Jatim selama 20 hari ke depan,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah.

Heru mengatakan kasus dugaan korupsi yang menyeret Wahyudi itu terjadi pada tahun 2010. Berawal saat pendirian PT PJU berbentuk BUMD. Perusahaan itu bergerak di bidang migas baik hulu, hilir hingga service.

Kemudian pada tanggal 15 November 2010, PT PJU bekerja sama dengan PT Gate Hope Indonesia (GHI). Proses penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) itu dilakukan di gedung Intiland Surabaya.

“Dalam PKS tersebut, ada beberapa pedoman aturan yang tidak dipatuhi oleh PT PJU,” ungkap Heru. Di antara pedoman yang tidak dipatuhi, antara lain Anggaran Dasar PT PJU dalam mekanisme kerja sama pihak ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 2004.

Dalam pelaksanaan tersebut, mulai dari perencanaan kerja sama, pelaksanaan kerja sama dan pencairan anggaran internal PT PJU, tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) di internal PT PJU. Antara lain, pengalihan uang kas PT PJU, modal kerjasama dengan PT GHI kepada pihak ketiga.

Lalu, pengggunaan faktur fiktif yang digunakan untuk pencairan anggaran modal kerja sama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga muncul kerugian negara. Ini karena modal kerja sama yang tidak kembali ke kas PT PJU.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 29,13 miliar. “Dalam waktu dekat perkara ini akan segara kami sidangkan,” tandas Heru.

Atas perbuatannya, Wahyudi dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (yua/nug)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia