Sabtu, 25 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

MUI: Perlu Aturan Jerat PSK dan Pelanggannya sebagai Tersangka

15 Januari 2019, 18: 10: 36 WIB | editor : Wijayanto

DUKUNGAN:Ketua MUI Jatim KH Abdus Shomad Buchori.

DUKUNGAN:Ketua MUI Jatim KH Abdus Shomad Buchori. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Ketua MUI Jatim Abdus Shomad Buchori sangat mendukung langkah pengungkapan kasus prostitusi artis yang dilakukan oleh Polda Jatim dan jajaran. Menurut dia, hal ini harus dilakukan demi menjaga citra Jatim sebagai wilayah santri.

“Kami sangat mendukung langkah Polda Jatim agar kasus ini diusut terus sampai tuntas. Jawa Timur bukan tempat ajang prostitusi online,” tegas Abdus Shomad di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (15/1).

Abdus Shomad menambahkan, sejak tahun 2010 hingga 2016, tercatat ada 47 lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) kelas bawah yang telah ditutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf.

Pihaknya juga mengimbau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk segera mengambil kebijakan terkait pembuatan aturan atau undang-undang (UU) tentang prostitusi yang bisa menjerat pelaku dan pemesan atau pelanggamnya.

Sebab selama ini dalam kasus pengungkapan praktik prostitusi hanya pihak mucikari yang bisa dijerat hukum dengan pasal pidana di KUHP karena memperdagangkan manusia. Sedangkan pihak PSK dan pelanggannya dibebaskan atau menjadi saksi korban karena ketiadaan aturan pidana yang bisa menjeratnya. (rus/jay)

(sb/rus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia