Senin, 25 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

RSUD Umar Mas'ud Siap Layani Pasien BPJS Meski Belum Terakreditasi

13 Januari 2019, 07: 05: 59 WIB | editor : Wijayanto

MILIK PEMERINTAH: Meski belum terakreditasi, RSUD Umar mas’ud Bawean di Sangkapura ini harus melayani pasien BPJS.

MILIK PEMERINTAH: Meski belum terakreditasi, RSUD Umar mas’ud Bawean di Sangkapura ini harus melayani pasien BPJS. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

BAWEAN - Kendati belum terakreditasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memastikan RSUD Umar Mas'ud (RSUM) tetap melayani pasien BPJS Kesehatan.

Sementara itu, rumah sakit di Bawean ini masuk dalam daftar RS yang tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. 

Plh Kepala Dinkes Gresik, dr Endang Puspitowati mengatakan, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena RSUM tetap melayani pasien BPJS Kesehatan.

Hal ini dikarenakan RSUM merupakan satu-satunya rumah sakit tipe D yang berada di Pulau Bawean.

"Meskipun kami belum memiliki akreditasi, namun sudah ada surat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) bahwa RSUD Umar Mas'ud tetap melayani pasien BPJS," ujarnya.

Dikatakan, terkait status akreditasi saat ini RSUM sedang mengurus persiapan akreditasi tahun ini. Bahkan, Dinkes Gresik secara intens berkoodinasi dengan direktur RSUM, untuk mengetahui penanganan pasien BPJS Kesehatan di Pulai Bawean. 

"Pasien BPJS tetap kami layani semua. Sesuai komitmen Mei nanti hasil akreditasi baru dimulai," katanya. 

Sebelumnya, RSUM masuk dalam 12 daftar rumah sakit di Jawa Timur yang terancam tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS karena belum mengantongi akreditasi. 

Sementara itu, Staff Humas BPJS Kesehatan Gresik, R. Patria mengatakan, putusnya kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Gresik dikarenakan sejumah rumah sakit tidak memenuhi akreditasi dari BPJS Kesehatan.

“Aturan mengenai sertifikat akreditasi yang harus dimiliki rumah sakit yang melayani program jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya.

“Dalam proses pembaruan kontrak kerja sama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit akan dilakukan kredensialing atau peninjauan ulang untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan sesuai kontrak,” tandasnya. (fir/ris)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia