Senin, 18 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya
Sejak 31 Desember 2018

Bawaslu Temukan 2007 Pelanggaran APK

10 Januari 2019, 16: 45: 48 WIB | editor : Wijayanto

BELUM TERTATA: Deretan alat peraga kampanya (APK) Pemilu Legislatif yang terpasang di kota Surabaya.

BELUM TERTATA: Deretan alat peraga kampanya (APK) Pemilu Legislatif yang terpasang di kota Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya akan mengundang lagi seluruh partai yang diketahui melanggar aturan pemasangan Alat peraga Kampanye (APK). Ini mengingat sejak  31 Desember 2018, Bawaslu telah mencatat ada  2007 pelanggaran pemasangan APK  di Surabaya.

Ketua Majelis Persidangan Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Kota Surabaya Usman mengatakan, saat ini masih dalam proses inventarisasi data laporan pelanggaran. Kemudian dirinya akan melakukan pemanggilan kepada setiap partai yang bersangkutan untuk membenahi APKnya.

“Jadi ini merupakan tanggung jawab dari bawaslu, karena ini berkaitan dengan peraturan UU No 7 tahun 2017 terkait dengan pengawasan kampanye. Ini juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2015, memang APK tidak boleh di pasang di sembarang tempat,” tuturnya saat dikonfirmasi di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Rabu (9/1).

Tercatat hingga per 31 Desember 2018 lalu, pelanggaran APK terbanyak di Dapil 5 dengan jumlah pelanggaran 565 APK yang meliputi wilayah Kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakar Santri, Pakal, Sambi Kerep, Tandes, dan Wiyung.

Sedangkan wilayah kecamatan yang melakukan pelanggaran terkecil, diketahui terdapat di Dapil 2, dengan total 70 APK  yang meliputi wilayah Kecamatan Kenjeran, Pabean Cantikan, Semampir, dan Tambaksari.

Usman mengungkapkan, sebelumnya pada awal Januari 2019, Bawaslu sempat mengundang beberapa partai terkait pelanggaran APK, namun yang hadir hanya segelintir dari perwakilan partai. “Kami berharap undangan selanjutnya pihak-pihak terkait berkenan hadir, agar dapat bersinergi bersama mengikuti  aturan yang ada. Jika tidak hadir, pihak yang berwenang akan langsung menurunkan APK,” tandasnya. (gin/nug)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia