Selasa, 19 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Gagal, 11 RS di Jatim Terancam Tak Bisa Layani Pasien BPJS

03 Januari 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo

Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo (dok)

Share this      

SURABAYA- Ada sebelas rumah sakit di Jawa Timur (Jatim) yang terancam tidak bisa melayani pasien dengan BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan, rumah sakit ini hingga awal 2019 belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Rekomendasi itu tidak turun kebanyakan disebabkan karena rumah sakit belum memilliki akreditasi atau belum memperpanjang akreditasi. 

Sebelas rumah sakit ini tersebar di Jatim itu milik pemerintah dan swasta. Rata-rata adalah rumah sakit tipe D dan C. Di antaranya adalah rumah sakit Sangkapura di Bawean, Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dan beberapa rumah sakit daerah di Malang kota dan Madiun. Sementara di Surabaya, rumah sakit Husada Utama juga belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes. 

Karena belum mendapat rekomendasi itu, pihak BPJS menghentikan kontrak pembiayaan. Sehingga, pasien BPJS yang berobat ke sebelas rumah sakit ini tidak bisa mennggunakan fasilitas dana dari BPJS. Hal ini kemudain menimbulkan kekhawatiran baru mengingat masyarakat, utamanya di daerah tertentu akan kesulitan untuk membayar biaya rumah sakit jika kerja sama ini terputus. 

Seperti di rumah sakit sangkapura di Bawean. Rumah sakit ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang berada pulau itu. Jika pelayanannya dihentikan, maka ini akan merepotkan warga. 

Menanggapi hal ini, BPJS telah melakukan upaya agar pelayanan BPJS di beberapa rumah sakit ini tetap bisa dijangkau masyarakat. Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo menyebutkan, BPJS Jatim akan tetap berupaya melakukan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Jatim untuk melakukan pendekatan kepada menteri kesehatan untuk bisa diberikan rekomendasi. 

“Dari 315 rumah sakit di Jatim, ada 11 yang proses pengajuannya ada miss di perjalanannya. Karena dulu memang koordinasinya tidak melalui BPJS . Tapi masing-masing rumah sakit  ke Kemenkes lewat Dinas Kesehatan,” paparnya. 

Handaryo menjelaskan, sejauh ini, pihaknya berusaha mengusulkan agar rumah sakit ini dapat segera mendapatkan rekomendasi dengan syarat per Juni 2019, rumah sakit ini selesai melakukan akreditasi. Ia juga berharap, rumah sakit yang terhalang rekomendasi dari Kemenkes juga akan tetap melayani masyarakat dengan baik. “Sejauh ini mereka tetap berkomitmen untuk melayani. Namun mereka akan kerja sama dengan bpjs sampai putusan rekomendasi itu dilayangkan” katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan Jarim Dr Kohar Hari Santoso ketika dikonfirmasi Radar Surabaya juga mengatakan hal serupa. Kohar menjelaskan, Dinkes berupaya mengajukan usulan kepada Kemenkes agar 11 rumah sakit ini dapat segera mendapat rekomendasi. Asalkan kembali lagi, mereka mampu melakukan akreditasi hingga pertengahan tahun. 

“Kita lihat masyarakat kurang mampu di sekitar rumah sakit itu. Lihat situasi seperti apa. Ada satu rumah sakit sangat penting tapi belum keluar rekomya, seperti di Bawean,  harusnya ya harus tetep dilayani tapi kalau di dekatnya ada rumah sakit yang lain, maka bisa dialihkan ke rumah sakit lain,” pungkasnya. (is/nur)

(sb/is/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia