Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya
Ungkap Korupsi Tukar Guling Tanah Pemkot

Polisi Dalami Keterangan dari Lukman Jakfar

27 Desember 2018, 13: 00: 26 WIB | editor : Wijayanto

TERSANGKA: Lukman Jakfar (tengah) memakai tas dan jaket saat ditangkap di Jakarta.

TERSANGKA: Lukman Jakfar (tengah) memakai tas dan jaket saat ditangkap di Jakarta. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Polisi terus mengurai benang kusut kasus dugaan korupsi tukar guling tanah milik pemkot Surabaya. Lukman Jakfar salah satu tersangka yang menjadi pelaksana penggantian tanah terus dicecar peertanyaan dalam pemeriksaan.Tujuannya untuk mencari adanya deal-deal yang dilakukan pihak perusahaan PT Abadi Purna Utama (APU) dengan dua mantan pejabat pemkot yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Plt Sekkota Surabaya Muhammad Jasin dan mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Sugihartono. 
Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Sukram mengatakan meski tindakan korupsi sudah memenuhi unsur. Namun pihaknya belum mengetahui kesepakatan apa yang dijanjikan oleh PT APU kepada dua mantan pejabat eks pemkot tersebut. Sebab jika dilihat dari kasusnya, pihak PT APU diduga sengaja mencarikan tanah pengganti yang tak sesuai kesepakatan tukar guling.
"Antara tanah milik pemkot dan tanah pengganti tukar guling selisih hampir 7000 meter persegi," ungkap Iptu Sukram, Rabu (26/12).
Sukram mengatakan sementara keselahan dari dua pejabat eks pemkot tersebut ialah menyetejui lahan pengganti tersebut meski luasnya belum dipastikan. Selain itu, izin tukar guling tersebut sudah kadaluarsa lantaran PT APU terlalu lama menyediakan tanah pengganti. Namun oleh Jasin dan Sugihartono tetap dilakukan serah terima. "Nah menganai apakah ada kong kalikong atau kesepakatan tertentu, masih kami dalami," jelasnya.
Meski demikian untuk membuktikan itu, Sukram mengaku cukup sulit. Sebab selain para tersangka tak mengakui, dokumen pendukung juga nihil. Sebab dalam penetapan tersangka itu, penyidik hanya bermodal surat serah terima tukar guling tanah tersebut. Sementara pemeriksaan dari PT APU tidak mungkin lantaran perusahaan itu sudah tutup. "Kemungkinan kami akan menunggu hasil persidangan," papar Sukram.
Sukram mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pemberkasan dua tersangka yakni Lukman Jakfar dan Hasan. Keduanya merupakan mantan Direktur PT APU. Sementara berkas Jasin dan Sugihartono sudah dinyatakan sempurna tinggal menunggu tahap 2 yang akan dilakukan Januari mendatang. 
Untuk diketahui, kasus tukar guling tanah ini terjadi pada tahun 2001, yakni semasa Wali Kota Surabaya dijabat Sunarto. Lahan Pemkot Surabaya, yang hendak ditukar oleh PT Abadi Purna Utama adalah tanah eks kas desa di Semolowaru, Kelurahan Manyar Sabrangan, seluas 90.000 meter persegi. Hal ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor ‪593/048/402.01.02‬/2001 tanggal 5 Januari 2001.
Kemudian dalam realisasinya PT Abadi Purna Utama memberikan lahan pengganti yang berlokasi di Kelurahan Keputih seluas 56.487 meter persegi. Namun setelah dicek, ukuran tanah tersebut tak sesuai dengan perjanjian, ada selisihlahan 33.513 meter persegi, dalam proses tersebut. Sehingga menyebabkan Pemkot Surabaya menderita kerugian senilai Rp8 miliar. "Kerugian itu berdasarkan audit perhitungan kerugian negara di tahun 2001," imbuh Sukram.
Dia menyatakan, Polrestabes Surabaya telah menyelidiki kasus ini sejak tahun 2016. Di antaranya, telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk mengaudit kerugian negara dari proses tukat guling tersebut. 
Kasus ini menyeret delapan tersangka, salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Surabaya, Sunarto. Namun proses penyidikan terhadap empat tersangka tersebut dihentikan (SP3) sebab mereka meninggal dunia atau batal demi hukum.
Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dengan ancaman hukuman pidana minimal empat tahun penjara, dan denda maksimal Rp 1 miliar. (yua/jay)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia