Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Amphuri Desak Syarat Biometrik Dikaji Ulang

26 Desember 2018, 22: 55: 03 WIB | editor : Wijayanto

VISA : Untuk mendapatkan visa umrah di Kedubes Arab Saudi, jamaah diwajibkan rekam biometrik.

VISA : Untuk mendapatkan visa umrah di Kedubes Arab Saudi, jamaah diwajibkan rekam biometrik. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Pebisnis travel haji dan umroh meminta persyaratan visa dengan rekam biometrik yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi dikaji ulang. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) juga meminta pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan tersebut ke Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi sejak awal Desember ini mulai memberlakukan perekaman merekam sidik jari dan retina mata atau bioemtrik. Perekaman itu dilalukan melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel. Kebijakan ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan visa calon jamaah umrah.

Wakil Ketua Amphuri Jatim, Echwan Siswandi mengatakan, kebijakan Rekam Biometrik sangat membebani calon jamaah umrah. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai. Di Jawa Timur, hanya ada dua, yakni di Surabaya dan Banyuwangi.

Selain itu, kata dia, calon jamaah haji dan umroh mayoritas berada di daerah-daerah terpencil. “Selama ini banyak calon jamaah yang mengeluhkan jauhnya jarak kantor imigrasi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan baru calon jamaah tentu mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang belum tentu ada di setiap kota,” ujarnya.

Dijelaskan, tidak sedikit calon jamaah yang berasal dari daerah harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp 1 juta hingga Rp 6 juta. Itu hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik. Ini yang membuat pengusaha travel umrah prihatin.

Dikatakan, pihaknya berharap Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan ini untuk dihapuskan. "Apabilai kebijakan ini terus berlanjut, akan banyak dampak terhadap keberangkatan jamaah,akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Shafira Tour And Travel Gresik, Erna Thohir berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan dalam sebulan ini.  “Sebenarnya urusan biaya perekaman biometrik bukan jadi persoalan. Yang menjadi persoalan bagi saya, justru mobilitas calon jamaah umrah,” katanya.

Diungkapkan, untuk calon jamaah umrah yang tinggal di kota besar, dan kebetulan ada perwakilan VSF Tasheel tentu tidak kesulitan. Tetapi bagi jamaah yang di pedalaman dan jauh dari pusat kota, butuh waktu dan biaya untuk kekota sekedar rekam biometrik.

“Secara prinsip kami menghormati kebijakan yang diterapkan pemerintah arab saudi namun saya berharap visa umrah bisa dikeluarkan dahulu, tanpa harus ada perekaman biometrik,” tandasnya. (fir/ris)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia