Jumat, 06 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Satu DPO Tertangkap, Berkas Korupsi Tukar Guling Tanah Pemkot P21

26 Desember 2018, 18: 31: 28 WIB | editor : Wijayanto

Kanit Pidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Sukram

Kanit Pidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Sukram (YUAN ABADI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kasus dugaan korupsi tukar guling tanah milik Pemkot Surabaya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan berkas kasus tersebut sudah lengkap atau P21.

Untuk itu, penyidik tindak pidana korupsi (Pidkor) Satreskrim Polrestabes Surabaya bakal melimpahkan barang bukti dan tersangka atau proses tahap 2.

Kanit Pidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Sukram mengatakan ada dua tersangka yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejari Surabaya. Mereka adalah mantan pelaksana tugas (PLT) Sekda Kota Surabaya, Muhammad Jasin dan Mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Sugihartono.

"Kami terima keterangan P21 dari Kejaksaan tersebut beberapa pekan lalu," ungkap Iptu Sukram, Selasa (25/12).

Setelah dinyatakan P21, pihaknya akan segera menyerahkan barang bukti dan kedua tersangka ke Kejaksaan. Dengan demikian, kasus tersebut bakal segera disidangkan.

Menurut Sukram, selain dua tersangka tersebut, masih ada dua tersangka lain yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang merugikan negara Rp 8 miliar tersebut. 

"Kedua tersangka dari pihak swasta yakni  dua mantan Direktur PT Abadi Utama, Hasan Afandi dan Lukman Jakfar," terangnya.

Meski demikian dua tersangka tersebut masih dalam proses pemberkasan. Berkas pertama Lukman Jakfar sudah dikirimkan ke Kejaksaan, sementara Hasan Afandi masih menunggu berkas Lukman dinyatakan P21.

Untuk tersangka Lukman Jakfar sempat dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO). "Dia (Jakfar, Red) baru beberapa hari lalu kami tangkap di Jakarta. Dia kami tangkap di rumahnya, sehingga saat ini masih dalam proses penyidikan," terangnya.

Menurut Sukram, meski baru ditangkap namun berkas Lukman memang sengaja didahulukan untuk memudahkan proses penyidikan atau pemaparan bukti materil di persidangan. Sebab dalam kasus ini Jakfar diberikan kuasa oleh Hasan untuk mencari lahan yang akan dijadikan tanah pengganti milik Pemkot Surabaya.

"Itu usulan Jaksa saat proses P19. Sebab jika berkas Hasan didahulukan di persidangan dia bisa saja mengelak dalam persidangan dengan alasan sudah memberikan surat kuasa kepada Jakfar," tandasnya. 

Seperti diketahui, kasus tukar guling tanah ini terjadi pada tahun 2001, semasa Wali Kota Surabaya dijabat Sunarto. Lahan Pemkot Surabaya, yang hendak ditukar oleh PT Abadi Purna Utama adalah tanah eks kas desa di Semolowaru, Kelurahan Manyar Sabrangan, seluas 90.000 meter persegi. Hal ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Dalam realisasinya, PT Abadi Purna Utama memberikan lahan pengganti yang berlokasi di Kelurahan Keputih seluas 56.487 meter persegi. Namun setelah dicek, ukuran tanah tersebut tak sesuai dengan perjanjian atau ada selisihlahan 33.513 meter persegi. Hal itu menyebabkan Pemkot Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp8 miliar. 

"Kerugian itu berdasarkan audit perhitungan kerugian negara di tahun 2001," imbuh Sukram.

Dia menyatakan, Polrestabes Surabaya telah menyelidiki kasus ini sejak tahun 2016. Di antaranya, telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk mengaudit kerugian negara dari proses tukar guling tersebut. 

Kasus ini menyeret delapan tersangka, salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Surabaya, Sunarto. Namun proses penyidikan terhadap empat tersangka tersebut dihentikan atau SP3 sebab mereka meninggal dunia atau dinyatakan batal demi hukum. (yua/rud)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia