Senin, 18 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Berdayakan BPOM dengan RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Perkuat Hukuman, Beri Efek Jera ke Produsen

19 Desember 2018, 06: 00: 59 WIB | editor : Wijayanto

PEMBERDAYAAN: Ketua BPOM RI, Penny K Lukito (dua dari kiri) dan Kepala BBPOM Surabaya I Made Grametta (dua dari kanan).

PEMBERDAYAAN: Ketua BPOM RI, Penny K Lukito (dua dari kiri) dan Kepala BBPOM Surabaya I Made Grametta (dua dari kanan). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Untuk membuat payung hukum yang jelas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menyusun rancangan undang-undang (RUU) pengawasan obat dan makanan. Saat ini RUU ini sedang digodok di DPR dan diharapkan sebelum akhir tahun 2019 sudah bisa diberlakukan.

Adanya undang-undang ini diharapkan mampu menjadi kekuatan penegakan hukum untuk BPOM. Selama ini, BPOM belum memiliki landasan hukum yang jelas. Sehingga dalam menindak pelaku usaha yang berlaku curang dengan menjual bahan makanan ilegal, misalnya, masih ditangani dengan undang-undang kesehatan.

Di UU Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 196-197 disebutkan, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti memproduksi dan mengedarkan bahan makanan obat dan kosmetik ilegal akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 1,5 miliar. Namun pada praktiknya, ketika sampai di kejaksaan, pelaku kejahatan ini hanya dihukum dengan denda maksimal 25 juta dengan masa tahanan 5 bulan penjara.

Ketua BPOM RI, Penny K Lukito ditemui di kantor Balai Besar POM di Surabaya menjelaskan, ada beberapa pasal di RUU ini yang akan memperkuat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari BPOM untuk lebih bisa melakukan penegakan hukum secara kuat dan mandiri bersama stakeholder terkait.

"Yang akan lebih memberikan efek jera, sehingga perkara yang masuk ke pengadilan akan mendapatkan keputusan pengadilan yang seharusnya," paparnya.

Selain memberikan efek ke penegakan hukum, diharapkan undang-undang ini mampu menjamin keamanan mutu dan manfaat obat dan makanan yang beredar sehingga baik untuk konsumen. Obat dan makanan, kosmetik dan pangan, adalah produk yang sangat penting untuk membentuk bangsa Indonesia yang kuat dan berdaya saing.

Selain itu, adanya Undang-undang BPOM diharapkan memberikan pembinaan pada pelaku usaha, distributor dan konsumen.

Kepala Balai Besar POM Surabaya, I Made Grametta menjelaskan, RUU ini diharapkan bisa segera diberlakukan agar ke depan bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi BPOM untuk menjalankan tugasnya dalam pengawasan dan penindakan peredaran obat dan makanan.

"Yang terpenting adalah aspek pembinaannya kepada masyarakat, selain memberi efek jera itu," tukasnya. (is/jay)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia