Kamis, 17 Jan 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Amphuri Jaga Kepercayaan Konsumen dengan Sertifikasi

15 Desember 2018, 15: 14: 00 WIB | editor : Wijayanto

ILUSTRASI: Pameran Amphuri di Surabaya.

ILUSTRASI: Pameran Amphuri di Surabaya. (DOK/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyatakan rencananya yang akan melakukan sertifikasi secara kolektif angota Amphuri agar dapat menekan biaya. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Amphuri Echwan Siswandi, biaya sertifikasi jika dilakukan sendiri di atas Rp 8 jutaan, namun jika dilakukan secara kolektif bisa lebih murah dari itu.

"Untuk itu, kami berkoordinasi untuk secara kolektif mempermudah proses dan menekan biaya, mungkin juga bisa nego sekitar Rp 5 juta - Rp 7 juta," terangnya di Surabaya.

Tak hanya itu, sertifikasi usaha pariwisata tersebut diharapkan bisa memberikan layanan lebih baik kepada calon jamaah umrah dan haji. "Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kepulangan. Sertifikasi ini juga akan memberikan kepercayaan kepada calon jamaah karena kita tahu sekarang ini banyak biro perjalanan umrah yang memawarkan paket umrah murah tetapi tidak bisa menjamin, bahkan banyak penipuan," lanjutnya.

Untuk itu, menurutnya sertifikasi perlu dilakukan untuk dapat menggaet kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji dan umroh. Echwan menambahkan, hingga saat ini setidaknya ada sekitar 800-an biro jasa perjalanan umrah dan haji yang tersebar di Indonesia. "Sebanyak 300-an biro tergabung dalam Amphuri dan 90-an biro ada di Jatim," imbuhnya.

Di tempat yang sama, PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo menargetkan bisa mensertifikasi 100 perusahaan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di tahun depan. VP Corporate Marketing and Sales Suconfindo Herliana Dewi mengatakan, hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dan saat ini kami tengah menyiapkan diri untuk melayani sertifikasi tersebut.

Adapun persiapan yang dilakukan ialah melakulan sosialisasi-sosialisasi kepada asosiasi penyelenggara umrah dan haji di sejumlah daerah, seperti Bandung, Surabaya dan Medan. Saat ini, kata Herliana, pihaknya juga tengah melakukan persiapan untuk mengajukan penunjukan dari pemerintah terkait sertifikasi PPIU.

"Sebab, kalau tidak disiapkan nanti akan percuma ketika kami sudah ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi tapi perusahaan yang akan diaudit tidak ada karena tidak siap," katanya.

Herliana menambahkan, dalam sertifikasi itu pihaknya mengambil tiga peluang dari aturan PPIU yang akan diberlakukan pada Maret 2019. "Di antaranya sertifikasi Usaha Pariwisata, Akreditasi PPIU dan ISO 9001. Dari peluang ini, kami berharap tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan secara nasional," tambahnya.

Untuk di Jawa Timur saat ini, lanjutnya, setidaknya ada 75 perusahaan biro jasa perjalanan umrah yang menjadi peluang untuk digarap. "Selama ini, dalam proses sertifikasi dan akreditasi memang kendala yang paling sering dihadapi para pengusaha jasa PPIU ialah syarat finasial perusahaan," jelasnya.

(sb/cin/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia