Selasa, 19 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

KPU Support Bawaslu Copoti APK Melanggar

15 Desember 2018, 13: 00: 34 WIB | editor : Wijayanto

DIKEMBANGKAN: Petugas membuka paket narkoba yang coba diselundupkan oleh tiga tersangka di kawasan Juanda.

DIKEMBANGKAN: Petugas membuka paket narkoba yang coba diselundupkan oleh tiga tersangka di kawasan Juanda. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mendukung upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Penertiban tersebut agar suasana kampanye pemilu berlangsung aman dan kondusif.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin, pemasangan APK harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota.

Pemasangan APK di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jika tidak sesuai aturan ya bisa langsung dicopot,” katanya, Jumat (14/12).

Menurut Zainal, KPU memfasilitasi untuk pencetakan APK yang sudah ditetapkan dalam keputusan KPU Sidoarjo nomor 188/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018. Rinciannya, baliho berukuran 3 x 4 meter sebanyak 10 buah dan spanduk berukuran 1 x 6 meter sebanyak 16 buah untuk masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Baliho berukuran 3 x 4 meter sebanyak 10 buah dan spanduk berukuran 1 x 6 meter sebanyak 16 buah untuk masing-masing parpol peserta pemilu Sidoarjo serta spanduk berukuran 1 x 6 meter sebanyak 10 buah untuk masing-masing calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, tekni pemasangan diserahkan ke masing-masing parpol. Nah, jika pemasangan itu melanggar aturan, maka Bawaslu bisa langsung bertindak. “Dipaku di pohon jelas melanggar aturan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid mencatat ada 879 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. APK tersebut menyebar di 17 kecamatan di Kota Delta. Hanya Kecamatan Jabon yang belum ditemukan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid mengatakan, selain 879 APK yang melanggar, Bawaslu juga mencatat ada empat APK yang dianulir dari laporan yang masuk. Selain itu, ada 12 APK yang akan ditinjau ulang dari laporan yang diduga melanggar untuk dipastikan kembali. “Kami akan segera cek ke lapangan,” katanya.

Haidar mengungkapkan, dari data hasil laporan pengawasan, jenis APK yang melanggar terdiri dari 768 buah baliho dan 113 buah spanduk. “Berasal dari semua parpol peserta pemilu,” terangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu telah mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Yakni, KPU, Satpol PP, dan Polresta Sidoarjo. Jajaran panwaslu kecamatan juga telah menginvetarisasi pelanggaran APK untuk dikoordinasikan bersama dengan 16 partai politik peserta pemilu.

Dia menambahkan, APK yang melanggar tersebut terpasang di fasilitas umum yang terlarang. Seperti di lembaga pendidikan dan kampus serta di perkantoran atau tempat ibadah. Selain itu, pelanggaran juga didominasi tata cara pemasangan seperti dipasang di tiang listrik. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia