Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

2019, Dewan Dibatasi Empat Pansus Raperda

15 Desember 2018, 12: 56: 44 WIB | editor : Wijayanto

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

SIDOARJO – Kewenangan DPRD Sidoarjo untuk membuat peraturan daerah (perda) melalui panitia khusus (pansus) dibatasi per Januari 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 pasal 69 menyebutkan, pansus dibatasi sesuai dengan jumlah komisi. Yakni, empat pansus.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, saat ini jumlah pansus yang ada di DPRD Sidoarjo ada sembilan pansus. Sedangkan lima pansus ditargetkan bisa rampung dalam waktu dekat untuk menyelesaikan perda.

“Aturan tersebut tentu menjadi batasan pembentukan pansus,” kata Sullamul, Jumat (14/12).

Karena itu, jika empat pansus yang saat ini berjalan belum bisa menyelesaikannya pada 2019, maka dipastikan tidak akan menambah pansus lagi. Pansus ditargetkan menyelesaikan tugasnya secepatnya.

Politisi PKB ini menyebut, dengan aturan baru pembatasan jumlah pansus ini, diharapkan semakin bisa memacu kinerja anggota DPRD Sidoarjo.

Karena itu, jika salah satu pansus sudah rampung diperbolehkan untuk membentuk pansus lagi. “Jika kerjanya pansus cepat, setahun ya bisa menyelesaikan lebih dari empat perda,” jelasnya.

Selama hampir setahun ini, DPRD Sidoarjo berhasil mengesahkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagian di antaranya merupakan perda inisiatif DPRD Sidoarjo.

Sejumlah perda yang berhasil disahkan, di antaranya, Perda Pengelolaan Limbah Air Domestik, Perda Retribusi Pajak dan Hiburan serta Perda Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang disahkan Februari 2018.

Selain itu, Perda Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Perda Pengelolaan Rumah Kos, dan Perda Retribusi Pengelolaan Pasar yang disahkan pada 30 Juli 2018. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia