Kamis, 17 Jan 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Datangi Dewan, Pedagang Pasar Tulangan Sambat Harga Sewa

15 Desember 2018, 12: 43: 54 WIB | editor : Wijayanto

SOLUSI: Suasana hearing pedagang Pasar Tulangan di ruang rapat DPRD Sidoarjo.

SOLUSI: Suasana hearing pedagang Pasar Tulangan di ruang rapat DPRD Sidoarjo. (VEGA DWI ARISTA/RADAR SURABAYA)

SIDOARJO – Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Tulangan mengeluhkan harga sewa stan di Pasar Tulangan yang dikelola oleh PT Wahyu Graha Persada. Luasan bangunan yang dijanjikan oleh pihak pengembang tidak sama dengan stan yang diberikan kepada pedagang.

Ketua HPP Tulangan Nur Syaid mengatakan, ada sejumlah variasi harga yang ditawarkan oleh pihak pengembang untuk pedagang. Mulai dari harga Rp 10 juta, Rp 13 juta, hingga Rp 15 juta. Namun, dari sejumlah luasan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

“Stan yang kami terima lebih kecil,” katanya dalam hearing di ruang rapat DPRD Sidoarjo, Jumat (14/12).

Nur mencontohkan, stan yang harganya Rp 10 juta dengan ukuran 1,5 x1,5 meter nyatanya tidak sesuai realisasi. Pedagang hanya menerima luasan bangunan 1,2 x 1,2 meter. “Tidak sesuai kesepakatan,” keluhnya.

Selain itu, pedagang juga meminta agar pasar modern tersebut ditata dan dikelola dengan baik. Termasuk antisipasi adanya pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang yang di luar HPP Tulangan.

Direktur PT Wahyu Graha Persada Agus Riyanto mengatakan, luas bangunan sesuai dengan perjanjian. Bangunan di setiap stan yang mengecil tersebut karena adanya dinding pemisah di masing-masing stan. “Jadi, tidak ada yang mengurangi luasan bangunan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, 269 pedagang lama Pasar Tulangan sudah tertampung. Terkait harga stan, pengembang tidak akan menaikkan harga untuk pedagang lama. “Sudah kita koordinasikan dengan Pemkab Sidoarjo agar harga bisa terjangkau,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi B Dhamroni Chludori mengatakan, keluhan dari HPP Tulangan sudah ditampung. Hal tersebut juga telah dicarikan solusi oleh pengembang maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kita ikut awasi. Semuanya sudah kesepakatan dan jalan keluar,” katanya.

Dia menegaskan, Pasar Tulangan ditata harus sesuai dengan site plan. Namun, terkait dengan adanya PKL dan pedagang di luar HPP diharapkan bisa dikomunikasikan dengan HPP Pasar Tulangan. “Bagaimana solusinya, monggo dibicarakan. Yang penting, jangan buat Pasar Tulangan kumuh,” katanya.

Dhamroni berharap, pembangunan Pasar Tulangan yang dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Wahyu Graha Persada diharapkan bisa membuat pasar tersebut jadi percontohan. Kerja sama selama 20 tahun tersebut juga tetap dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Proyek revitalisasi Pasar Tulangan sempat menjadi polemik ramai di DPRD Sidoarjo pada pertengahan tahun lalu. Meski beberapa dewan menentang rencana tersebut, proyek revitalisasi pasar tetap dilakukan. Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Nawari mengatakan revitalisasi dengan sistem BOT ini merupakan upaya yang tepat untuk mengakali minimnya anggaran untuk memoderinisasi pasar di Kabupaten Sidoarjo.

Nawari menegaskan, para pedagang pindah di pasar lama tetap menjadi prioritas di pasar yang sudah direvitalisasi oleh pengembang. Pihak pemkab membuat skema perjanjian terkait pengelolaan pasar dengan pengembang. “Perjanjian itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Muaranya harus melindungi pedagang," ujarnya.

Rencana revitalisasi Pasar Tulangan sudah direncanakan sejak 2011. Pemkab Sidoarjo sebagai pemilik lahan menyerahkan pembangunan pasar yang lebih modern serta pengelolaan pasar tersebut kepada investor untuk 20 tahun ke depan atau sistem BOT. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia